"Inilah yang selalu saya ingatkan. Banyak sekali pembelian produk-produk impor. Padahal sumbernya itu uang APBN. Ini yang harus diluruskan," tegasnya.
Jokowi menyatakan kebijakan pembelian produk dalam negeri tidak hanya terjadi di Indonesia saja.
BACA JUGA: Usulkan 3 Nama Jadi Menpora, Partai Golkar Masih Tunggu Jokowi
BACA JUGA:Terkait Kasus Luhut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Kembali Diperiksa Polda Metro Jaya
Indonesia, kata Jokowi, sudah memulainya sejak 2022. Sementara Amerika Serikat (AS) baru menetapkan kebijakan itu pada 2023.
"Coba dicari dan dibaca apa kebijakannya. Amerika mengumumkan kebijakan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja-belanja pemerintah," imbuh Jokowi.
Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga negara melakukan hal serupa. Sebab, Jokowi mengaku sudah sering mengingatkan soal kebijakan ini.
"Seingat saya ini yang keempat kalinya saya berbicara untuk penggunaan produk dalam negeri. Karena ini sangat strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," paparnya.
BACA JUGA: Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Plt Menpora Gantikan Zainudin Amali
BACA JUGA:Meski Disebut Populer Luhut Ogah Jadi Presiden atau Wapres: Jadi Saya Boleh Ngomong Bebas
Terkait impor, Jokowi kemudian menyinggung Kemenhan dan Polri.
"Saya minta di Kemenhan dan di Polri. Seragam militer kita bisa bikin. Eh kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata kita bisa bikin lho. Kalau yang canggih seperti pesawat tempur silakan. Karena kita memang belum bisa," urainya.
"Tapi kalau senjata, peluru apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar," sesalnya.
Karena itu, Jokowi memerintahkan semua kementerian dan lembaga tidak lagi membeli barang impor. Kecuali produk yangtmemang belum bisa dibuat di Indonesia.
BACA JUGA: Jokowi Resmikan Ruas Tol Sayung - Demak, Solusi Alternatif Atasi Kemacetan Pantura
