Ramai-ramai Tentang IPO Pertamina Geothermal Energy, Marwan Batubara: Privatisasi Jelas Merugikan Negara!

“Karena saham negara di Pertamina atau PGE masih 100 persen, jaminan pemerintah terhadap Pertamina otomatis melekat. Sehingga tanpa IPO, PGE justru dapat mengakses dana lebih murah. Bahkan BUMN sering memperoleh hibah atau pinjaman bunga 0 persen, hal yang tidak akan diperoleh oleh BUMN yang sudah go public,” tutur Marwan.

Sementara itu, Pengamat Migas Ugan Gandar dalam kesempatan yang sama mengatakan, alasan Kementerian BUMN untuk melakukan IPO terhadap PGE sangat mengada-ada. 

BACA JUGA: Going Global, PGN Subholding Gas Pertamina Jajaki Suplai dan Infrastruktur LNG di Bangladesh

Ugan menyebut, sudah tepat jika ada penolakan terhadap rencana privatisasi PGE tersebut, karena alasan yang digaungkan pemerintah menurutnya absurd. 

"Apapun alasan Pemerintah, yang pada dasarnya dapat dibuktikan merupakan alasan-alasan absurd, mengada-ada dan mengkhianati UUD 1945, kami dengan ini menyatakan penolakan atas rencana privatisasi PGE,” kata Ugan. 

Guru Besar Unhas Juajir Sumardi juga mengatakan, proses menuju privatisasi itu telah dilakukan Kementerian BUMN by Design, yaitu dengan membentuk anak-anak dan cucu-cucu BUMN yang hal itu kemudian untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka bukanlah perusahaan BUMN. 

“Kementerian BUMN telah merekayasa pemilikan Kekayaan Negara tersebut melalui manipulasi pembentukan anak/cucu BUMN, sehingga Aset Negara dengan mudah dimiliki swasta,” kata Juajir.

BACA JUGA: Kontribusi BUMN Dukung Pencapaian Target Net Zero Emission 2060, PGN Siap Kembangkan Bisnis Biomethane

Sementara itu, Guru Besar ITS Mukhtasor juga menyatakan tidak setuju dengan rencana IPO PGE tersebut. Menurutnya, keputusan itu justru akan membebani keuangan negara. 

“Subholding yang merugi akan menjadi beban negara atau rakyat. Sedangkan subholding yang paling menguntungkan (creme dela creme) akan dijual kepada swasta dan asing, termasuk perusahaan oligarki. Akhirnya merekalah yang akan menikmati manfaat terbesar dari SDA milik rakyat,” kata Mukhtasor.

Atas dasar hal tersebut, maka Koalisi Rakyat Menolak Privatisasi BUMN menuntut agar Pemerintah Indonesia terutama Presiden Jokowi dan juga DPR RI untuk segera membatalkan rencana privatisasi PGE dan juga anak-anak usaha Pertamina yang lain, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina International Shipping (PIS), dan seluruh afiliasi Pertamina grup lainnya melalui proses IPO maupun modus penjualan saham lainnya.