News . 15/02/2023, 21:12 WIB
Ramai-ramai Tentang IPO Pertamina Geothermal Energy, Marwan Batubara: Privatisasi Jelas Merugikan Keuangan Negara! - Koalisi Rakyat Menolak Privatisasi BUMN yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, secara tegas menyuarakan penolakan terhadap upaya Initial Public Offering (IPO) atau privatisasi terhadap Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Juru Bicara Koalisi Rakyat Menolak Privatisasi BUMN Marwan Batubara mengatakan, privatisasi yang dilakukan terhadap BUMN maupun anak usaha BUMN, jelas merupakan suatu upaya yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33, yang mengatur bahwa Bumi, Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
BACA JUGA:Harga BBM SPBU BP Turun, Setara Pertalite Pertamina Kini Harganya Jadi Segini
Adanya upaya privatisasi terhadap anak usaha PT Pertamina (Persero) itu menurutnya bertentangan dengan pasal tersebut. Sebab, Pertamina Geothermal Energy yang mengelola panas bumi untuk dijadikan energi listrik, jelas merupakan kekayaan negara dan harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
"PGE yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina, adalah penyelenggara usaha bidang panas bumi penghasil tenaga listrik yang 100 persen dayanya dijual kepada PLN. Kementerian BUMN rencananya akan menjual 25 persen saham PGE, yang dikatakan bertujuan untuk memperoleh dana murah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta berbagai alasan lain,” tutur Marwan pada acara diskusi publik “Rakyat Menolak Rencana Privatisasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Anak-Anak Usaha Pertamina Terafiliasi”, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2023.
Diketahui, rencana privatisasi melalui skema IPO terhadap anak usaha BUMN, terutama Pertamina dan PLN telah dinyatakan secara terbuka oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 20 Januari 2020.
Saat ini proses IPO yang dimotori oleh Kementerian BUMN tersebut telah memasuki tahap akhir dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
BACA JUGA:Tingkatkan Kehandalan Pasokan Gas Bumi, PGN Grup dan HCML Tandatangani Kesepakatan Lapangan 3M
Tak hanya itu, privatisasi PGE menurut Marwan akan menyediakan jalan bagi para pemilik modal atau investor asing, para pengusaha oligarki dan negara kapitalis untuk menghisap sumber-sumber kekayaan negara dan ekonomi rakyat.
“Bukannya menangkal, Pemerintah Indonesia malah aktif mendukung agenda penghisapan potensi penerimaan APBN dan pemiskinan rakyat dimana sejumlah oknum pejabat yang tergabung oligarki kekuasaan ikut pula berburu saham dan rente dalam proses privatisasi,” tegas Marwan.
Marwan menekankan pernyataan Erick Thohir bahwa IPO sub holding BUMN bertujuan mencari dana murah adalah manipulasi informasi.
Menurut Marwan, Erick Thohir telah membohongi rakyat. Sebab menurutnya Pertamina sebenarnya telah memperoleh kredit bunga rendah tanpa IPO.
BACA JUGA:Jaga Kehandalan Pasokan Gas Bumi, PGN - PIS Sinergi Pemanfaatan Moda Transportasi LNG
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Study (IRESS) itu mengatakan, sejak 2011 hingga awal 2021, total obligasi Pertamina mencapai sekitar USD 14 miliar dengan tingkat bunga (kupon) 1,4 – 6,5 persen (weighted average: sekitar 4,60 persen).
Nilai kupon tersebut ternyata lebih rendah dibanding kupon PGN yang telah IPO, yakni 5,125 persen (USD 1,35 miliar, 5/2014).
“Karena saham negara di Pertamina atau PGE masih 100 persen, jaminan pemerintah terhadap Pertamina otomatis melekat. Sehingga tanpa IPO, PGE justru dapat mengakses dana lebih murah. Bahkan BUMN sering memperoleh hibah atau pinjaman bunga 0 persen, hal yang tidak akan diperoleh oleh BUMN yang sudah go public,” tutur Marwan.
Sementara itu, Pengamat Migas Ugan Gandar dalam kesempatan yang sama mengatakan, alasan Kementerian BUMN untuk melakukan IPO terhadap PGE sangat mengada-ada.
BACA JUGA:Going Global, PGN Subholding Gas Pertamina Jajaki Suplai dan Infrastruktur LNG di Bangladesh
Ugan menyebut, sudah tepat jika ada penolakan terhadap rencana privatisasi PGE tersebut, karena alasan yang digaungkan pemerintah menurutnya absurd.
"Apapun alasan Pemerintah, yang pada dasarnya dapat dibuktikan merupakan alasan-alasan absurd, mengada-ada dan mengkhianati UUD 1945, kami dengan ini menyatakan penolakan atas rencana privatisasi PGE,” kata Ugan.
Guru Besar Unhas Juajir Sumardi juga mengatakan, proses menuju privatisasi itu telah dilakukan Kementerian BUMN by Design, yaitu dengan membentuk anak-anak dan cucu-cucu BUMN yang hal itu kemudian untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka bukanlah perusahaan BUMN.
“Kementerian BUMN telah merekayasa pemilikan Kekayaan Negara tersebut melalui manipulasi pembentukan anak/cucu BUMN, sehingga Aset Negara dengan mudah dimiliki swasta,” kata Juajir.
Sementara itu, Guru Besar ITS Mukhtasor juga menyatakan tidak setuju dengan rencana IPO PGE tersebut. Menurutnya, keputusan itu justru akan membebani keuangan negara.
“Subholding yang merugi akan menjadi beban negara atau rakyat. Sedangkan subholding yang paling menguntungkan (creme dela creme) akan dijual kepada swasta dan asing, termasuk perusahaan oligarki. Akhirnya merekalah yang akan menikmati manfaat terbesar dari SDA milik rakyat,” kata Mukhtasor.
Atas dasar hal tersebut, maka Koalisi Rakyat Menolak Privatisasi BUMN menuntut agar Pemerintah Indonesia terutama Presiden Jokowi dan juga DPR RI untuk segera membatalkan rencana privatisasi PGE dan juga anak-anak usaha Pertamina yang lain, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina International Shipping (PIS), dan seluruh afiliasi Pertamina grup lainnya melalui proses IPO maupun modus penjualan saham lainnya.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id