Nasional . 21/12/2022, 22:23 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Mantan KPK, Novel Baswedan bereaksi soal Menko Polhukam Mahfud Md yang dukukung Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan.
Dukungan Mahfud MD kepada Luhut ialah soal KPK tak perlu sedikit-dikit lakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat tak salah.
Novel Baswedan mengatakan jika OTT kasus suap yang merupakan induk dari suatu prakterk korupsi.
Selain itu OTT bisa mengungkap kasus korupsi secara kelak sehingga pelaku yang ditangkap tidak bisa mengelak.
BACA JUGA:Luhut Pesan KPK Jangan Sering OTT, Ma'ruf Amin Bilang Begini
BACA JUGA:Jokowi Larang Ekspor Bijih Bauksit Berlaku Juni 2023
Hal itu disampaikan Novel Baswedan melalui akun Twitter pribadinya bernama @nazaqitsha.
"OTT kasusnya SUAP, yg mrpk induk korupsi, OTT bisa ungkap kasus korupsi scr telak, pelaku tdk bisa mengelak," ucap Novel Baswedan dari akun Twitternya dikutip fin.co.id pada Rabu, 21 Desember 2022.
Menurut Novel Baswedan, praktek suap tentu adanya kepentingan, sehinga dengan OTT maka kerugian negara tidak terjadi.
"@KPK_RI perlu sosialisasi agar pejabat tdk resisten dgn OTT," ucap Novel Baswedan.
Lanjutnya, OTT bisa terkena pada pejabat , karena penangkapan bisa terkena jika buktinya lengkap.
BACA JUGA:Dukung PLN Kembangkan EBT, Menko Luhut: Indonesia Siap Sambut Investasi USD 700 Miliar
BACA JUGA:Terkait Kasus Luhut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Kembali Diperiksa Polda Metro Jaya
"Brgkl hal ini yg membuat banyak “calon koruptor” takut. Mestinya tdk perlu takut, cukup jgn berbuat korupsi, tdk akan kena OTT," tutupnya.
Luhut menyebut digitalisasi seluruh sektor akan mengurangi perbuatan korupsi di Tanah Air. Luhut meminta agar KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap tangan.
"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan akibatnya ada dalam penindakan jadi ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," kata Wapres.
Wapres mengungkapkan, di berbagai negara, tiga metode tersebut juga digunakan untuk memberantas korupsi.
BACA JUGA:COP 27 Mesir: Menko Luhut Tegaskan Langkah Indonesia Dalam Pengurangan Emisi Karbon
"Tapi secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia di mana pun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan," kata Ma'ruf Amin.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku ia juga setuju dengan meminimalkan frekuensi OTT.
"Sebaiknya memang kita minimalisir penindakan ya termasuk OTT, tapi itu akan terjadi dengan sangat baik kalau dari sisi pendidikan penyadaran kepada masyarakat mengubah mental korupnya para pejabat-pejabat itu betul-betul sudah menyadari bahwa korupsi itu menghancurkan dan itu kan perlu waktu," kata Muhadjir.
Muhadjir menyebut upaya pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan Gerakan Revolusi Mental.
"Namanya mengubah mental itu kan tidak bisa serta-merta harus melalui proses yang panjang dan juga intensif, dan ini kan Gerakan Revolusi Mental juga baru di digelar secara efektif selama kepemimpinan Bapak Jokowi ya, baik periode pertama maupun periode kedua," ungkap Muhadjir.
OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalo sdh tertangkap sulit “ditolong/diselamatkan”. Krn penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap.
— novel baswedan (@nazaqistsha) December 20, 2022
Brgkl hal ini yg membuat banyak “calon koruptor” takut.
Mestinya tdk perlu takut, cukup jgn berbuat korupsi, tdk akan kena OTT.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id