Jakarta . 12/12/2022, 17:16 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingkat kerawanan korupsi yang tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sayangnya, menurut Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, tingginya kerawanan tindak pidana korupsi karena ada kontribusi KPK yang tidak konsisten.
“Seperti Perda reklamasi, mesti bukan hanya Sanusi tapi juga anggota lainnya,” ujar Amir Hamzah, Senin, 12 Desember 2022.
BACA JUGA:APBD DKI 2023 Rp 80 Triliun Rawan Korupsi, KATAR: Kalau Perlu KPK Pakai Lie Detector
Salah satu penilaiaan atas ketidakkosistenan KPK, tegas Amir, terkait penuntasan kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan lahan di Cengkareng.
Amir menilai, KPK tidak berani menuntas kedua kasus tersebut.
Belum lagi dengan kasus Termasuk kasus Formula E oleh PT Jakpro yang hingga kini belum tuntas.
Akibatnya, sambung Amir, masyarakat menjadi ragu dengan tekad KPK dalam memberantas korupsi.
BACA JUGA:APBD DKI 2023 Rp 80 Triliun Rawan Korupsi, Ini yang dilakukan KPK
Amir menambahkan, kasus terbaru yakni penetapan Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi GPON.
Selain itu, kasus Tanah Munjul dan Pulo Gebang.
Terdapat nama tersangka yang terlibat dalam kasus Tanah Cengkareng dan Tanah Munjul.
"Untuk kasus Tanah Cengkareng dan Munjul ada fakta pengadilan ada oknum anggota DPRD dan pejabat eksekutif yang terlibat,” terang Amir.
BACA JUGA:Peringatan Hakordia 2022, Pj Sekda DKI: Korupsi Harus Dihilangkan
Karena itu, kata Amir, wajar bila publik memandang bahwa KPK tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi di DKI Jakarta.
Padahal, perilaku korupsi di DPRD dan Pemprov DKI Jakarta nampak jelas di mata masyarakat umum.
Namun, penanganan oleh KPK tidak serius dan tebang pilih.
"Maka tingkat kerawanan koprusi di DKI makin menjadi–jadi. KPK harus mawas diri,” imbuh Amir.
BACA JUGA:Selain Play Store, Game Sigma Batlle FF Walkthrough Ada di APKPure Buruan Download GRATIS!
Untuk menurunkan kerawanan korupsi di Pemprov DKI Jakarta, tutur Amir, penempatan pejabat teras mestinya bukan orang yang menjadi bagian dari masalah, tetapi harus yang menjadi bagian dari solusi.
“Sebagai contoh ada pejabat yang terlibat dalam korupsi di Dinas Bina Marga beberapa waktu lalu, namun masih diberi jabatan yang strategis sebagai kepala dinas di Pemprov DKI,” tukas Amir.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id