Selain itu, payung hukum terkait dengan aturan berkendara atau parkir harus bisa diimplementasikan dengan baik. "Sebagai acuan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," papar Tigor.
Begitu juga dengan keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
Termasuk Pergub Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.
BACA JUGA: Dualisme Bamus Betawi Berakhir, Deklarasi Menggunakan Nama Baru pada 22 Desember 2022
"Saya sangat mendukung Pak Pj Gubernur untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Saya berharap seluruh jajaran Dishub betul-betul menempatkan ini sebagai skala prioritas," imbuh dia.
Terkait dengan kebijakan parkir on street, ungkap Tigor, perlu dievaluasi lebih lanjut.
"Saya mengusulkan Pemprov DKI dapat membentuk tim independen untuk membuat kajian dan rekomendasi secara detail," kata dia.
Ia berpendapat, pengelolaan parkir di Jakarta sangat berpotensi memberikan masukan pada pendapatan asli daerah (PAD).
BACA JUGA: Ini Langkah Bea Cukai Tekan Peredaran Rokok Ilegal
"Parkir ini perputaran uangnya sangat besar. Saya sudah melakukan kajian sejak tahun 2007. Besar harapan saya dari uang parkir ini bisa untuk insentif pengguna transportasi umum, naik Bus Transjakarta gratis misalnya," tandas dia.
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta berjanji bakal menindak tegas oknum yang terlibat parkir liar.
Tindakan tegas dilakukan untuk memberikan efek jera dan menyelesaikan masalah parkir liar.
"Parkir liar ini jelas menyalahi aturan. Untuk itu, kami akan terus menindak tegas jika ada oknum yang terlibat," ujar Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta Aji Kusambarto, Senin, 5 Desember 2022.
BACA JUGA: Cek Keseruan Game Sigma Battle Royale v1.0.3 Terbaru, Ada Tema Salju Bisa Download Disini!
Ia menjelaskan, Dishub terus berkoordinasi dengan jajaran Pengendalian Operasional (Dalops).
