Kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Mulai Banjir Kritik, KATAR: Evaluasi Hal Utama

Menurut dia, wacana Pj Gubernur Heru Budi Hartono menunda pembuatan jalur sepeda yaitu untuk memastikan kualitas jalur yang telah terbangun berfungsi dengan baik. 

Sugiyanto menegaskan, evaluasi sangat penting, apalagi jalur sepeda di Jakarta bisa berubah fungsi menjadi apapun.

Seperti tempat parkir, tempat untuk bedagang, dan lainnya.

BACA JUGA: Kontingen Kabupaten Bekasi Masih Pimpin Puncak Klasemen Peparda VI Jawa Barat 2022

Begitu pula dengan pergeseran anggaran sumur resapan dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp 0 seperti dalam Jaklingko, pastinya terkait evaluasi.

Terlebih lagi, sambung Sugiyanto, seberapa pentingnya anggaran daerah untuk program sumur resapan dibandingkan pembuatan sodetan Ciliwung Banjir Kanal Timur (BKT), guna mengatasi masalah banjir Jakarta.

"Evaluasi lainnya juga sangat penting yakni, mengetahui efektifitas tarif Rp 0 di masyarakat," tandas Sugiyanto.

Karena itu, ia berpendapat, evaluasi adalah yang utama. 

BACA JUGA: UMP Bengkulu 2023 Segera Diumumkan, Segini Kisaran Besarannya

Tanpa evaluasi, sambung dia, maka boleh jadi program jalur sepeda, sumur resapan, tariff Rp 0 Jaklingko akan menjadi semakin amburadul. 

"Intinya, penggunaan duit rakyat harus tepat sasaran agar tidak terjadi pemborosan," tandas dia.

Sehubungan dengan kritik kebijakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono soal pembatasan usia PJLP yakni 56 tahun, menurut Sugiyanto patut dipandang dari sisi posotif. 

Produktivitas kerja akan lebih maksimal hasilnya pada usia 18-56 tahun. 

BACA JUGA: Besaran UMK Kabupaten Tangerang 2023 Belum Jelas, Kadis Rudi: Belum Ada Pembahasan

Termasuk untuk pekerjaan yang membutuhkan fisik yang prima, usia di bawah 56 tahun adalah yang selalu menjadi prioritas.