Besaran UMP Banten Tahun 2023 Segera Diumumkan, Pengusaha dan Buruh Harus...
Pemprov Banten meminta, semua pihak untuk menjaga kondusivitas jelang penetapan UMP Banten 2023.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) Banten tahun 2023 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Banten akan segera diumumkan.
Penetapan UMP Banten dan UMK (kabupaten/kota) tahun 2023 rencananya dilakukan pada 28 November dan 7 Desember 2022 mendatang.
Pemprov Banten meminta, semua pihak untuk menjaga kondusivitas jelang penetapan UMP Banten 2023.
Baca Juga
BACA JUGA:Besaran UMP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Segera Ditetapkan, Segini Besarannya?
Pengusaha senior Banten yang juga pengurus Kadin Pusat, Agus R Wisas mengatakan, hendaknya ada komunikasi yang lebih baik antara pengusaha dan buruh ketika pemerintah akan menetapkan UMP dan UMK 2023.
"Kenaikan upah tentu ada aturannya, ada aspek yang harus juga dipikirkan oleh para buruh, apa itu?" kata Agus dikutip, Senin 21 November 2022.
"Kondisi keuangan perusahaan, sebagai seorang pengusaha, saya bukan nggak mau memberikan kenaikan upah yang signifikan, tapi kemampuan perusahaan juga menjadi pertimbangan yang sangat penting, kalau perusahaan kami bangkrut gimana?" terangnya.
"Nah, oleh karena itu, komunikasi yang baik adalah kunci," sambung Agus.
Menurutnya, dengan adanya komunikasi yang lebih baik, akan tumbuh saling menjaga kondusivitas daerah, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun investasi.
"Perusahaan tetap sehat, buruh sejahtera Itulah harapan pengusaha," katanya.
Agus juga berharap semua pihak melihat dari semua sisi, ketika setiap tahun terjadi proses dan negosiasi penetapan UMP maupun UMK. Jangan sampai ada yang tersakiti.
"Kedepankan komunikasi yang baik, antara gubernur, pengusaha, dan buruh. Saya meyakini, peristiwa tahun lalu tak akan terulang lagi," kata Agus.
Baca Juga
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar sebelumnya menyampaikan bahwa Pemprov Banten pada prinsipnya akan menyesuaikan dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait penetapan upah minimum tahun 2023.
Secara intensif, pihaknya juga melakukan diskusi tripartit dengan pengusaha dan buruh dalam dewan pengupahan.
“Mana yang terbaik bagi kita, ketemunya win-win solution antara pengusaha dengan para tenaga kerja,” kata Al Muktabar.
Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah secara virtual dari Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jum'at (18/11).
BACA JUGA:Luncurkan Ketentuan Baru, Bea Cukai Pertegas Aturan Dokumen Cukai
“Kita masih menunggu formula yang sedang dibahas oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia,” Al Muktabar menambahkan.
Baca Juga
Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu formula penghitungan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
“Tentu kita berharap formula itu baik bagi bersama, untuk pengusaha dan tenaga kerja,” kata Al Muktabar.
Memurutnya, selama menunggu itu, pihaknya akan intens melakukan pertemuan dengan unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan bersama upah minimum Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
BACA JUGA:Negara Mana Paling Banyak Juara Piala Dunia?
Dikatakan Al Muktabar, penetapan UMP dan UMK tidak secara bebas formula diberikan langsung ke kabupaten/kota termasuk Provinsi.
“Kita tidak bebas menentukan formula sendiri. Dengan hal ini diharapkan terjadi keadilan antar wilayah, serta tidak merugikan para pekerja,” katanya.
DIketahui, Pemprov Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar Rp2.501.203,11 (Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Koma Sebelas Sen).
Serta dalam pemulihan perekonomian nasional akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang salah satunya mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.