“Karena Formula E kita tunggu saja putusan KPK yang sedang menyelidiki masalah tersebut,” sebut Amir, Senin (14/11/2022).
Oleh karena itu, ia berharap, DPRD dan PJ Gubernur jangan hanya mempersoalkan pelaksanaan Formula E, sehingga melupakan persoalan lainnya di PT. Jakpro.
"Masalah Formula E bisa mengalihkan perhatian dari banyaknya permasalahan kinerja PT JakPro yang sebenarnya. Bahkan memerlukan penanganan yang lebih serius dan komprehensif," tandas Amir.
BACA JUGA:Niat Bersihkan Enceng Gondok, Satu Unit Eskavator Malah Tenggelam di Kalimalang Tambun Bekasi
Menurut Amir, DPRD dan Pj Gubernur juga bisa menjelaskan ke publik persoalan pembangunan ITF Sunter yang mangkrak hingga beberapa tahun terakhir.
"Termasuk apa sebab dengan dukungan pinjam Rp4 Triliun yang bersumber dari PEN namun PT JakPro tidak mampu menunaikan tugas yang diberikan Gubernur Anies kepada mereka," beber Amir.
Masalah krusial lainnya adalah hubungan PT JakPro dengan 5 anak perusahaan dengan memanfaatkan dana PMD, justru menimbulkan banyak masalah.
"Khususnya yang terkait dengan hubungan kerja sama antara anak– nak perusahaan Jakpro dengan perusahaan lainnya," tandas Amir.
BACA JUGA:Lagi Cari Pijaman Dana Online Terpercaya? Berikut Beberapa Aplikasi Terdaftar OJK
Begitu pula dengan penugasan kepada PT JakPro untuk mengelola JIS, TIM, pengelolaan aset–aset Pemprov di pulau reklamasi.
"Yang keseluruhannya berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari PJ Gubernur dan DPRD," tutur dia.
Sehingga, sambung Amir, pengelolaan aset–aset tidak berujung pada berulangnya kasus RS Sumber Waras dan Tanah Cengkareng.
Amir berpendapat, ada 2 cara yang harus dilakukan PJ Gubernur dan DPRD terhadap PT Jakpro dengan banyaknya persoalan tersebut.
BACA JUGA:Menko Airlangga Bahas Program Kartu Prakerja di Labour20 Summit
Pertama, DPRD meminta PT. JakPro memberikan laporan lengkap.
