Nasional

Penegasan Kemnaker: Jangan Ada PHK Karyawan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan agar seluruh perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penegasan Kemnaker: Jangan Ada PHK Karyawan
Aksi demo menolak PHK di salah satu pabrik di kawasan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan agar seluruh perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu langkah untuk menghindari PHK, yaitu mengedepankan dialog bipartit.

BACA JUGA:Pemkot Bekasi Catat 140 Pekerja Terkena PHK Kurun Januari-Juli 2022

BACA JUGA:Sepi Order Gegara Perang Rusia-Ukraina, Sejumlah Perusahaan di Kabupaten Tangerang PHK Karyawan

BACA JUGA:Heboh Karyawan Menangis PHK Massal Pabrik Sepatu Cingluh Kabupaten Tangerang, Begini Faktanya

Kemnaker akan siap memberi pendampingan untuk mencari solusi terbaik agar tidak terjadi PHK karyawan.

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 

Dia meminta PHK harus disikapi secara berimbang sehingga memunculkan solusi terbaik.

BACA JUGA:Bambang Pamungkas Kena PHK Persija Jakarta, Kontraknya Tak Diperpanjang

BACA JUGA:SiCepat Ekspres PHK Massal 701 Karyawannya, Karena Tidak Penuhi Standar Kinerja, Kemnaker Bakal...

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," katanya dalam keterangannya, Rabu, 2 November 2022.

Dikatakannya, pihaknya beserta seluruh dinas tenaga kerja baik provinsi maupun kabupaten kota siap mendampingi menyelesaikan kemelut PHK.

"Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik," katanya.

BACA JUGA:Menaker Pastikan Pekerja yang di-PHK Dapat Perlindungan Baru Lewat JKP

Dipastikannya, Kemnaker telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK di Tanah Air.

Dari koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK di beberapa sektor, meski semua pihak telah berupaya untuk menghindari hal tersebut dan mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari permasalahan hubungan industrial.

Informasi yang didapat terkait PHK, terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki.

BACA JUGA:Ingat Ya! Ada Program JKP, Perusahaan Tetap Bayar Pesangon Karyawan Mengalami PHK

"Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Beberapa penyebab terjadi PHK saat ini seperti dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, transformasi bisnis di era digitalisasi hingga geopolitik global berdampak pada menurunnya daya beli sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia.

Untuk mencegah kenaikan jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, Putri mengatakan akan terus melakukan berbagai upaya mendorong dialog bipartit antara pelaku bisnis dan serikat pekerja/buruh.

BACA JUGA:Perang Rusia-Ukraina, Buruh Indonesia Terancam PHK

"Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial. Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu Kemnaker beserta Dinas-Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," katanya.

Dia juga mendorong mediator hubungan industrial di Kemnaker dan seluruh daerah untuk terus melakukan pendampingan untuk mendiskusikan opsi pencegahan PHK.

Dinas Ketenagakerjaan di seluruh daerah diminta untuk terus memantau kondisi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing dan melaporkan kepada Kemnaker.

 

Berita Terkait