Munandar menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen saling bersinergi dan akan mengoptimalkan serta memfasilitasi seusai peraturan perundang-undangan yang ada.
“Prinsipnya, semua yang kita butuhkan dalam pelaksanaan Pemilukada serentak bisa difasilitasi Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah semua bisa dioptimalkan,” tambah Munandar.
Seperti diketahui, berkembangnya polarisasi berdampak publik masih terbelah jelang Pemilu 2024.
BACA JUGA: Relawan Doakan Jokowi Jadi Ketum PDI-P, Ganjar Pranowo: Waspada Penumpang Gelap
Bahkan, tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019.
Hasil survei Lingkaran Suara Publik (LSP) menemukan mayoritas masyarakat masih merasakan berkembangnya polarisasi jelang Pemilu 2024.
Direktur Riset dan Kajian LSP Indra Nuryadin menyatakan, pihaknya memberi pertanyaan di dalam survei, apakah saat ini Ibu/Bapak masih merasakan adanya polarisasi/ pengkutuban politik dan sosial antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu?
"Sebagian besar publik atau 67,8 persen mengaku masih merasakan adanya polarisasi sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat akibat polarisasi politik yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019 lalu," ujar Indra dalam paparannya secara daring, Sabtu (15/10/2022).
Ironisnya, label cebong vs kampret atau kadrun belum juga hilang.
Terbilang masih masif.
Artinya, pelabelan keduanya masih akan tampak di tengah kompetisi politik jelang Pemilu 2024.
Seperti diketahui, label cebong dan kampret populer di media sosial (medsos).
BACA JUGA: Gempa Terkini di Sukabumi Berkekuatan Magnitudo 4,7, Warga: Cukup Kencang
Sebutan cebong atau kecebong merujuk pada para pendukung Jokowi.
