Menko PMK Minta Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Kerakyatan, Menteri Basuki: Siap!

BACA JUGA:Menteri PUPR Kukuhkan Unit Pengelola Bendungan, Ini Tugas dan Fungsinya

Menanggapi hal ini, Menteri Basuki menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kerakyatan menjadi prioritas pada tahun 2024.

"Siap, infrastruktur kerakyatan menjadi priorotas," tegasnya. 

Pembangunan infrastruktur kerakyatan menjadi penting mengingat tahun 2023-2024 merupakan dua tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju bertugas. 

Adapun wujud nyata pembangunan infrastruktur kerakyatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah dengan padat karya tunai (PKT). 

PKT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal. 

BACA JUGA: TPA Banjarbakula, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dengan Teknologi Sanitary landfill Pertama di Kalsel

BACA JUGA:Implementasi Strategi Pentahelix Untuk Mewujudkan Pemenuhan Air Bersih di Kalsel

Hal ini untuk memberikan tambahan pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, sekaligus mendukung penurunan angka stunting. 

"How to do? Dengan program PKT, sekaligus memberikan income kepada masyarakat yang masih di dalam klaster kemiskinan ekstrem," ucap Menteri Basuki dalam kesempatan yang sama. 

Secara keseluruhan, PKT tahun 2020-2022 diproyeksikan dapat menyerap total 2.888.325 tenaga kerja.

Pekerjaan PKT utamanya meliputi peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. 

BACA JUGA: Harap Tenang, Investor Pembangunan IKN Nusantara Dapat Jaminan Pengembalian Investasi Dari Pemerintah

BACA JUGA:Kementerian PUPR Kenalkan 'Jurus' Pentahelix Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Indonesia

Tercatat capaian program PKT tahun 2020-2021 telah menyerap total 2.103.069 tenaga kerja dengan total anggaran Rp 34,35 triliun.