News

PBNU Dukung KPK Buka Kasus Korupsi 'Kardus Durian' yang Menyeret Nama Cak Imin

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Imron Rosyadi Hamid mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KPK membuka kembali kasus kardus durian.

PBNU Dukung KPK Buka Kasus Korupsi 'Kardus Durian' yang Menyeret Nama Cak Imin
Tim KPK. (Ilustrasi)

JAKARTA, FIN.CO.ID- KPK berencana membuka kembali kasus tindakan korupsi 'kardus durian' yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah KPK tersebut. 

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Imron Rosyadi Hamid mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KPK membuka kembali kasus kardus durian. 

"Pernyataan Ketua KPK RI Firli Bahuri kemarin yang akan membuka kembali kasus tindak pidana korupsi yang dikenal publik dengan Kardus Durian perlu mendapatkan apresiasi," kata Imron saat dilansir Antara di Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022.

Imron mengatakan pihaknya mempersilakan KPK untuk memeriksa kembali kasus-kasus lama yang menjadi perhatian publik itu.

BACA JUGA:Ketua KPK Tegaskan Tim Penyidik Bakal Terbang ke Papua Garap Lukas Enembe

BACA JUGA:KPK akan Buka Kembali Kasus 'Kardus Durian' yang Menyeret Nama Muhaimin Iskandar

Kata dia, korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merugikan rakyat.

Lebih lanjut, Imron juga meminta KPK tidak tebang pilih dalam memeriksa kasus-kasus lama yang menjadi perhatian publik itu.

Apa yang dilakukan KPK terhadap kasus Tanah Bumbu yang menjerat Bendahara Umum nonaktif PBNU Mardani M. Maming, tambahnya, jauh lebih dulu terjadi di tahun 2011 daripada kasus Kardus Durian di 2014.

"Sehingga, tidak ada alasan bagi KPK untuk memberikan perlakuan berbeda," kata Imron.

PBNU juga akan mendukung KPK memberantas dan meningkatkan aksi pencegahan tindak pidana korupsi.

"PBNU akan selalu memberikan dukungan kepada semua penegak hukum, termasuk KPK, dalam rangka memberantas dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan korupsi," ujarnya.

BACA JUGA:Duet Prabowo - Muhaimin Iskandar Mencuat, Cak Imin: Kemungkinan Koalisi dengan Anies dan NasDem Kecil

BACA JUGA:Cak Imin Ungkap Koalisi Gerindra-PKB Bakal Kedatangan 2 Parpol Baru, Siapa Ya?

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri berjanji akan kembali membuka kasus 'kardus durian'

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung KPK, Kamis malam 27 Oktober 2022.

"Perkara lama yang disebut kardus durian ini juga menjadi perhatian kita bersama. Tolong kawal KPK, ikuti perkembangannya. KPK pastikan setiap perkara disampaikan kepada rekan-rekan semua," ujar Firli.

Menurut Firli, KPK bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dia menegaskan, tidak pernah menargetkan seseorang untuk dijadikan tersangka.

"Tugas KPK, penyidik mengumpulkan keterangan, mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana, baru kita temukan tersangka. Di saat itulah kita umumkan kepada rekan-rekan semua," kata dia.

Diketahui, kasus 'kardus durian' terungkap saat tim penindakan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 25 Agustus 2011. 

Dilansir dari CNN, saat itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

KPK melakukan OTT dan menangkap anak buah Cak Imin, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemnakertrans Dadong Irbarelawan. 

Beberapa waktu kemudian, KPK menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati dengan barang bukti uang Rp1,5 miliar yang dibungkus dengan kardus durian.

Uang itu merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar.

Pada persidangan di tahun 2012, Dharnawati mengaku uang itu ditujukan untuk Cak Imin. Akan tetapi, pengakuan tersebut telah dibantah berkali-kali oleh Cak Imin.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan kepada I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

Sedangkan Dharnawati dijatuhi hukuman pidana 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hakim menyatakan Dharnawati terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Setelah divonis, Dharnawati menangis histeris.

Berita Terkait