Pengembalian 25 Persen TKD ASN Makin 'Gelap', DPRD Tuding Anies saat Jabat Gubernur Prioritaskan Formula E

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono pun enggan berkomentar banyak terkait pembayaran TKD tersebut. 

"Saya off dulu yah bro. Lagi banyak kerjaan," ujar dia lewat pesan WhatsApp yang dikirimkan pada fin.co.id, Rabu (25/10/2022).

Sumber di internal DPRD DKI menyebutkan, jika anggaran untuk pembayaran TKD yang dilakukan pemotongan belum ada kejelasan.

Mengingat, pendapatan daerah hingga September 2022 lalu di Jakarta masih sangat minim.

BACA JUGA: Jangan Semua Lepas Tangan, Komnas HAM: Harus Ada yang Bertanggung Jawab Kasus Gagal Ginjal Akut

"Jika harus dipaksakan untuk dibayarkan dari mana anggarannya. Sementara hingga September lalu, pajak yang masuk tergolong defisit," ungkap sumber tersebut.

Pendapatan daerah yang masih sangat minim bersumber dari pajak restoran, kendaraan bermotor, hotel dan lain-lain.

"Kalau memang Oktober-Desember 2022 ini ada kemajuan yang berarti mungkin bisa. Tapi kalau pun tidak bisa, ASN harus bersabar menerima pengembalian pemotongan TKD tersebut," papar sumber tersebut.

Di sisi lain, Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Muhammad Bin Salim Alatas menolak untuk berkomentar lebih jauh.

BACA JUGA: Selama Musim Hujan, ASN Pemprov DKI Jakarta Dilarang Cuti

Politisi PAN itu itu tak berkomentar banyak terkait polemik TKD ASN yang mengalami pemotongan. 

"Saya tidak tahu soal itu. Tanya yang lain saja," kata dia.

Menurut dia, pembayaran TKD ASN merupakan kewenangan Komisi A DPRD DKI Jakarta.

"Silahkan tanya Mujiono," tandas dia.

BACA JUGA: Sejarah Lahirnya Sumpah Pemuda, Isi Teks dan Maknanya