- Lasarus (Komisi V DPR)
- Adi Satriyo Sulistyo (Komisi VI DPR)
- Dony Maryadi Oekon (Komisi VII DPR)
- My Esti Wijayati (Komisi VIII DPR)
- Abidin Fikri (Komisi IX DPR)
- Agustin Wilujeng (Komisi X DPR)
- Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu (Komisi XI DPR)
BACA JUGA:Ganjar Siap Jadi Capres 2024, Pangamat: Ada Perdebatan Serius di Internal PDIP
Diketahui, isu Dewan Kolonel yang dibentuk oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 membuat PDIP gerah.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dengan tegas membantahnya. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai. Isu dewan kolonel hanya guyonan politik.
"Saya tegaskan tidak ada yang namanya Dewan Kolonel. Ini tidak sesuai dengan AD/ART partai. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Di partai yang ada hanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan Kolonel,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 21 September 2022.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Versi Hasto, keduanya menyebut isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
"Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," terangnya.
