BACA JUGA:Ganjar Siap Jadi Capres 2024, Pangamat: Ada Perdebatan Serius di Internal PDIP
Dikatakannya, para kader PDIP diminta untuk bersabar dan tidak mendahului keputusan ketum terkait Pilpres 2024.
“Disiplin partai semua capres-cawapres semua kader jangan grusa-grusu, sabar di waktu yang tepat, momentum dan suasana kebatinan rakyat capres dan cawapres semua akan tegak lurus, semua kewenangan ketua umum,” kata dia.
Ditegaskannya, yang harus dilakukan kader PDIP adalah turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:Koalisi dengan NasDem dan PKS, Demokrat: Sudah 80 Persen
Dia mengingatkan pula iklim politik Indonesia bergerak dinamis dan kader tak mengedepankan fokus pencapresan.
“Semuanya sabar yang penting gerak ke bawah, itu baru watak politik PDIP. Untuk capres itu kewenangan Ibu Ketum,” katanya.
Dewan Kolonel
Dewan Kolonel yang berisi anggota fraksi PDIP DPR RI diberi surat peringatan keras dari DPP PDIP.
Dalam surat tersebut PDIP menegaskan pembentukan Dewan Kolonel tidak ada dalam AD/ART partai.
BACA JUGA:PDIP: Dewan Kolonel Guyonan Politik
Pada surat tertanggal 5 Oktober 2022 tersebut, tertulis perihal 'Peringatan Keras dan Terakhir'.
Diketahui, Dewan Kolonel ini adalah para loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani.
Mereka adakah anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas yang dilakukan Dewan Kolonel adalah mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) masing-masing elite PDIP.
Tujuannya untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.
