Buntut Penyataan Siap Jadi Capres, Sekjen PDIP: Ganjar dan FX Hadi Rudyatmo akan Kami Panggil

Hasto membantah Puan Maharani sudah menyetujui Dewan Kolonel. Yang disetujui oleh Puan, lanjut Hasto, adalah kemerdekaan dalam berserikat.

“Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada. Karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," paparnya.

BACA JUGA: Pengakuan Siap Maju Capres Dinilai Sebagai Kode PDIP Usung Ganjar Pranowo

Hasto menyebut Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP tersebut.

“Ibu Mega juga kaget. Kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” paparnya.

Hasto menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDIP berdisiplin.

Terutama soal capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat. 

BACA JUGA: PDIP Berikan Nilai Minus untuk Anies Baswedan selama 5 Tahun Memimpin Jakarta, Ini Alasannya

“Ibu Ketua Umum mengingatkan bahwa berpolitik itu harus melihat konteks. Saat ini dan konteks partai adalah turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi. Kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," pungkasnya.

Dewan Kolonel ini digagas oleh anggota Komisi II DPR Johan Budi. 

Menurut Johan Budi, Dewan Kolonel dibentuk untuk angkat elektabilitas Puan Maharani.  

BACA JUGA: PDIP Berikan Nilai Minus untuk Anies Baswedan selama 5 Tahun Memimpin Jakarta, Ini Alasannya

Meski begitu, mereka juga menunggu restu dari Megawati soal capres PDIP yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang

"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres 2024 itu," jelas Johan. 

Dikatakan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang. Kini, tim itu telah mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.