Skema ETM Jadi Solusi Pemerintah Percepat Transisi Energi
Skema ETM tersebut melibatkan dukungan langsung dari Asia Development Bank (ADB)
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Skema Energy Transition Mechanism (ETM) menjadi jurus pemerintah untuk mendorong percepatan yransisi energi. Diketahui, transisi energi diperlukan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.
Skema ETM tersebut melibatkan dukungan langsung dari Asia Development Bank (ADB).
BACA JUGA:Fantastis! Indonesia Battery Corporation Raih Investasi Ratusan Triliun
Baca Juga
BACA JUGA:Sederet Transformasi Digital Berhasil Dilakukan BUMN, Mulai Layanan Perbankan hingga PeduliLindungi
Wakil Menteri (Wamen) BUMN I Pahala Nugraha Mansury menilai prinsip Indonesia dalam transisi energi tetap mengedepankan keterjangkauan dan sustainability bagi masyarakat.
"Tentu saja, ketika kita bicara energi bersih kita tidak bisa meninggalkan masyarakat. Untuk itu, kolaborasi dari sisi investasi, teknologi maupun kerja sama studi perlu terus dilakukan untuk mempercepat tercapainya target dekarbonisasi," ujar Pahala saat diskusi panel dalam Konferensi Internasional BUMN di Nusa Dua, Bali, Selasa 18 Oktober 2022.
Pahala menyebutkan, salah satu proyek transisi energi yang digarap oleh pemerintah Indonesia dengan skema ETM ini adalah early retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Untuk bisa memensiunkan PLTU, ucap Pahala, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Maka itu, ETM hadir sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk memensiunkan PLTU lebih awal.
BACA JUGA:Erick Thohir Pamer Hasil Transformasi Kinerja BUMN: Pendapatan BUMN Naik Jadi Rp 2.295 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN sudah menyiapkan peta memensiunkan PLTU untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap baik berupa secara natural maupun pemensiunan lebih cepat (early retirement) dan menggantinya dengan EBT.
"Tak hanya memensiunkan PLTU eksisting, sesuai peta jalan menuju NZE 2060, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU baru, kecuali penyelesaian pembangunan saat ini yang sudah dalam tahap konstruksi," ungkap Darmawan.
Sementara itu, Director Energy Division Southeast Asia Departement ADB, Toru Kubo menjelaskan, melalui mekanisme pembiayaan ETM ini maka Indonesia bisa mendapatkan tambahan dana untuk bisa mengakselerasi proyek dekarbonisasi.
Baca Juga
BACA JUGA:Puja-puji Wamen BUMN Untuk BRI Sebagai Terdepan Jalankan Inklusi Keuangan
"Kami sudah berbicara dengan pemerintah tentang ETM ini sejak Februari tahun lalu di mana ini bisa menjadi kunci percepatan proyek transisi energi di Indonesia," ujar Toru.
Toru menjelaskan jika berbicara transisi energi tidak hanya terkait proyek kelistrikan saja, meski memang proyek kelistrikan yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini menjadi proyek unggulan dalam ETM.
Kata Toru, melalui gerak aktif ADB dan pemerintah Indonesia, isu soal transisi energi bisa menjamur di masyarakat. Ia juga sepakat bahwa dalam menuju lingkungan dan iklim yang lebih baik membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Di sisi lain, perusahaan data dan web services terbesar di dunia asal Amerika, Amazon Web Services Inc menilai iklim investasi khususnya di sektor energi terbarukan Indonesia makin menarik.
Baca Juga
BACA JUGA:Melesat dengan Transformasi, BRI Terus Garap Pertumbuhan Baru UMKM
BACA JUGA:Makin Diandalkan Masyarakat, Dalam 8 Bulan Volume Transaksi AgenBRILink Capai Rp855 Triliun
"Hal ini sejalan dengan rencana perusahaan untuk bisa menjadi industri yang berbasis energi bersih," kata Toru.
APAC Head of Energy & Environment Policy Amazon Web Services Ken Haig juga menjelaskan saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi pengembangan EBT yang besar.
Apalagi, menurut Ken Haig, Indonesia saat ini memiliki instrumen investasi yang memungkinkan keterlibatan sektor privat untuk ikut berinvestasi dalam mempercepat terwujudnya energi bersih.
"Ini adalah kesempatan yang luar biasa, meski memang ada beberapa kebijakan dan regulasi yang perlu dikembangkan sehingga memudahkan investasi masuk," ujar Ken Haig