Nasional . 30/09/2022, 11:33 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua umum partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengaku heran kepada Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal tersebut perihal AHY yang memberikan pembelaanya kepada Gubernur Papua Lukas Enembe sekaligus kader partai Demokrat yang telah dinonaktifkan.
Menurut Giring Ganesha, pembelaan AHY terhadap Lukas Enembe yang kini jadi tersangka kasus korupsi telah menyakitkan warga terlebih dengan narasai politisasi kasus.
Pernyataan Giring Ganesha tersebut diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @giring_ganesha.
BACA JUGA:Komitmen AHY Soal Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan, Giring Ganesha: Kok Bela Enembe?
BACA JUGA:Demokrat Klaim Pasangan Anies-AHY Tak Tertandingi, Benarkah?
"DIsaat seorang ketum parpol (partai politik) seperti mas AHY menjadi seorang jubir bagi tersangka korupsi Lukas Enembe tentu menyakitkan bagi warga, apa lagi dengan narasi politasi kasus," tulis Giring Ganesha pada Jumat, 30 September 2022.
Giring berandai, jika Lukas Enembe merupakan kader PSI akan diminta pertanggung jawabnya atas tindakanya.
"Kok membelas Lukas Enembe? Kalau Lukas Enembe ini kader PSI, kami akan minta dia lakukan pembuktian terbalik atas hartanya dan segera datang ke KPK untuk memenuhi undangan pemeriksaan," ungkap mantan vokalis Nidjie.
Suami Cynthia Riza meminta kepada AHY untuk tegas dan janga berlindung di balik pernyataan politisasi kasus.
BACA JUGA:Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Ungkap Intervensi Elemen Negara
BACA JUGA:AHY Ungkap Kondisi Lukas Enembe: 4 Kali Kena Stroke Hingga Keterbatasan Bicara
Giring pun menunggu komitmen ke anak Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak pada korupsi.
"Sikap pemimpin partai seperti Mas AHY harus jelas dan tegas jangan berlindung di balik istilah politisasi kasus. Kami menunggu komitmen mas AHY 'katakan tidak pada korupsi," tutupnya.
Sebelumnya, AHY) mencopot Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua.
Hal itu dilakukan AHY guna menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi Lukas Enembe.
BACA JUGA:AHY Apresiasi Kerja Pemerintah dari Era Soekarno Hingga Era Jokowi
BACA JUGA:Eks Kasum TNI Tulis Pendapat Tak Terduga Lihat Aksi Puan Maharani Tanam Padi Dengan Jalan Maju
Menggantikan Lukas Enembe, AHY menunjuk Willem Wandik sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.
"Kami juga mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya. Selama proses itu berjalan, mengingat Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, atau non-aktif, maka, kami menunjuk Saudara Willem Wandik sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua," ucap AHY dalam konferensi pers, Kamis 29 September 2022.
AHY meminta kader di Papua untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum terhadap kadernya tersebut.
"Kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua, saya minta tetap tenang, dan mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar AHY.
BACA JUGA:Gawat! Koin Kripto Lesti Kejora dan Rizky Billar 'Terjun Bebas' Dampak Dugaan KDRT
BACA JUGA:Cinta Laura: Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Ikuti BRI, The Best ESG’s Mover
AHY juga mendorong para kader di Papua tetap menjaga suasana kondusif. "Sama-sama kita jaga situasi yang kondusif di tanah Papua yang kita cintai," lanjut dia.
Lebih lanjut, AHY mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Lukas Enembe yang kini jadi tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK.
"Sejak KPK menetapkan status tersangka kepada Bapak Lukas Enembe, kami telah melakukan berbagai upaya untuk berkomunikasi dengan beliau guna mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi serta mencari solusi terbaik," kata AYH.
HY akui, anak buahnya itu kesulitan berkomunikasi akibat sakit stroke yang dialaminya.
BACA JUGA:Mbak You Pernah Ramal Lesti Kejora dan Rizky Billar: Mereka akan Cerai Karena Ada Pihak Ketiga
"Memang ada kesulitan komunikasi dengan Bapak Lukas karena kondisi beliau yang sedang sakit. Dalam 4 tahun terakhir ini, Pak Lukas sudah 4 kali terkena serangan stroke sehingga beliau ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara," kata AHY.
Namun AHY akui saat ini sudah bisa berkomunikasi kembali dengan Lukas Enembe.
AHY mengatakan, pihaknya akan mengkaji kasus yang dialami Lukas Enembe, apakah murni proses hukum atau ada muatan politik.
"Alhamdulillah, meski ada kesulitan kami akhirnya bisa melakukan komunikasi dengan beliau tadi malam dan setelah mendengarkan penjelasan beliau tersebut serta membaca pengalaman empirik pada lima tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau adapula muatan politiknya," sebut AHY.
BACA JUGA:Risiko Inflasi Tinggi, Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dibutuhkan
Lukas Enembe diketahui sudah dua kali absen dari pemanggila KPK.
Komisi antirasuah ini berencana melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.
Sebanyak 300 personel atau 3 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polri telah dikirim ke Papua.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal membenarkan sebanyak 3 SSK personel Brimob Polri dikirim ke Papua untuk mempertebal pengamanan terkait kasus Lukas Enembe.
BACA JUGA:Putri Candrawathi Jalani Wajib Lapor Hari Ini Didampingi Febri Diansyah
"Iya, 3 SSK," katanya, Selasa, 27 September 2022.
Dijelaskannya, penembalan dengan penambahan 300 personel Brimob tersebut untuk memberi pengamanan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan bantuan.
Polri akan siap membantu KPK dalam upaya penjemputan paksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
Ya tentunya kita selalu siap bila KPK meminta bantuan kita," katanya.
Dikatakannya, adapun personel Brimob yang diperbantuan di Papua didatangkan dari Polda Maluku dan Polda Sulawesi Utara.
"Kita harus mengantisipasi situasi di Papua, 3 SSK Brimob yang datang ke Papua itu dari Brimob Maluku dan Sulawesi Utara, mereka datang untuk mempertebal kekuatan kita di kota Jayapura, " katanya.
Disaat seorang ketum parpol seperti mas AHY menjadi seorang jubir bagi tersangka Korupsi Lukas Enembe tentu menyakitkan bagi warga, apalagi dengan narasi politisasi kasus. pic.twitter.com/4OZIdiZDBt
— Giring Ganesha (@Giring_Ganesha) September 30, 2022
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id