Mahfud Singgung Dana Otsus Papua Rp 1.000 T Sebagian Dikorupsi, Husin Shihab: Ini Sih Gila

BACA JUGA: Terungkap, Tito Karnavian dan Bahlil Pernah Lobi Kursi Wagub Papua di Lukas Enembe

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan aspirasi masyarakat Papua menginginkan agar Gubernur Papua Lukas Enembe diproses secara hukum.

Sebab, ada dugaan tindak pidana korupsi sudah mencukupi. Menurutnya, pengungkapan awal dengan bukti yang ditetapkan KPK terkait dugaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar tersebut dinilai sudah cukup sebagai pintu masuk mengungkap kasus dugaan korupsi lainnya.

"Untuk dugaan korupsinya sendiri banyak sekali. Ada Rp 566 miliar. Kemudian Rp 71 miliar yang sudah diblokir," terang Mahfud.

Selama ini, lanjut Mahfud, pemerintah Indonesia telah memberikan dana otonomi khusus (otsus) mencapai Rp 1.000,7 triliun sejak 2002. 

BACA JUGA: Lukas Enembe Diduga Alirkan Rp560 Miliar ke Kasino Luar Negeri, Husin Shihab: Masuk Ini Barang!

Sementara itu, diperkirakan jumlah dana otsus yang diterima pada masa kepemimpinan Lukas Enembe lebih dari Rp 500 triliun.

"Rp 1.000,7 triliun itu sejak 2002 hingga saat ini. Sementara pada masa Lukas Enembe, lebih dari Rp 500 triliun. Tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya," terang Mahfud.

Sejumlah infrastruktur yang saat ini ada di Papua, seperti jalan tol, lanjutnya, merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menko Polhukam tersebut mengaku kecewa sebagian besar dana otsus tidak jelas peruntukannya.

BACA JUGA: Natalius Pigai Perihal Harga BBM Resmi Naik: Yang Dirugikan Adalah Oposisi dan Rakyat!

"Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol. Tetapi itu adalah proyek PUPR dari pusat. Saya sudah cek. Untuk dana otsus, itu banyak dikorupsi," urai Mahfud.

Dana Otsus 1000,7 T dinikmati untuk foya-foya dan rakyatnya dibuat miskin tanpa ada pembangunan nyata di tanah Papua. Semua pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.

Ini sih gila, memanfaatkan keluguan rakyat Papua dan OPM diopeni untuk mengancam stabilitas negara. pic.twitter.com/dOoaQklGb9

— Husin Shahab, S.H. (@HusinShihab) September 23, 2022