Nasional . 23/09/2022, 17:32 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua MUI Cholil Nafis berikan komentarnya terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pembarantas Korupsi (KPK).
Sebagaiamana dikabarkan, Hakim Agung Sudrajad Dimyati diduga menerima uang RP 800 juta terkati kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pijam Intidana di Mahkamah Agung (MA).
Mengenai hal ini, Cholil Nafis menyampaikan ajaran nabi jika ada Hakkim yang menyimpang dari kebenaran itu merupakan Zhalim.
Pernyataan Cholil Nafis tersebut diketahui melalui akun Twitter pribadinya yang bernama @cholilnafis.
(BACA JUGA:Hakim Agung Sudrajad Dimyati Dijebloskan ke Tahanan KPK)
(BACA JUGA:Hakim Agung MA Tersangka Suap, Mahfud: Hukumannya Harus Berat, Karena Hakim )
"Sabda Nabi saw,'Hakim itu lebih banyak kepeleset. Memutuskan hukum yang tak tahu, memutuskan sesuatu menyimpang dari kebenaran. itu hakim Zhalim," tulis Cholil Nafis pada Jumat, 23 September 2022.
Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah, Depok ini melanjutkan sosok hakim adil merupakan yang mengetahui kebenaran.
"Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukum dengan benar itu yang adil,"
ungkapnya.
Cholil Nafis menegaskan jika yang menerima suap dipastikan Zhaslim.
(BACA JUGA:Eks Kasum TNI Beri Komentar Serius Terkait KPK OTT Hakim Agung)
(BACA JUGA:Ini Besaran Masing-masing Uang yang Diterima Hakim Agung Cs dalam Kasus Suap KSP Intidana)
Cuitan Cholil Nafis mendapatkan 10 komentar, 16 retweet, 109 suka.
Sebelumnya KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati alias SD terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup setelah melakukan serangkaian penyelidikan hingga ditemukan adanya peristiwa pidana.
"Selanjutnya, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka Penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," ucap Firli Bahuri dalan jumpa pers Jumat dini hari 23 September 2022.
Dalam perkara suap ini, Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) terlibat sebagai penerima. Dia bersama Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP).
(BACA JUGA:Buntut Kasus Suap Hakim Agung, KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung, Ada Dugaan Pemberian Lain)
(BACA JUGA:Ketua KPK Ancam Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Langsung Beri Pernyataan Mengejutkan)

Hakim Agung Sudrajad Dimyati alias SD--(Wikipedia)
Kemudian seorang PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY). Lalu ada seorang PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH). Dan PNS MA Redi (RD), PNS MA Albasri (AB).
Selanjutnya yang terlibat sebagai pemberi, yakni Yosep Parera (YP) selaku pengacara.
Kemudian Eko Suparno (ES) selaku pengacara pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT), dan pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
Firli mengatakan untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.
(BACA JUGA:Denny Siregar Sindir Hakim Agung Sudrajad Terima Suap Rp 800 Juta: Agamanya Uang)
(BACA JUGA:Jadi Tersangka Kasus Suap, Segini Total Kekayaan Hakim Agung Sudrajad Dimyati)
ETP ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.
DY ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.
MH ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
AB ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.
YP ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ES ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
(BACA JUGA:Bea Cukai Soekarno Hatta Gagalkan Ekspor Ribuan Kumbang dan Kelabang Kering )
"KPK mengimbau SD, RD, IDKS, dan HT untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan tim penyidik," ucap Firli.
Adapun sebagai pemberi, tersangka HT, YP, ES, dan IDKS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara sebagai penerima, tersangka SD, DY, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sabda Nabi saw., "Hakim itu lebih banyak kepeleset. Memutuskan hukum yg tak tahu, memutuskan sesuatu menyimpang dari kebenaran. Itu hakim zhalim. Hakim yg mengetahui kebenaran dan memutuskan hukum dg benar itu yg adil".
— cholil nafis (@cholilnafis) September 23, 2022
.
Yg menerima suap pasti zhalim.
.https://t.co/qY8JLg1HKJ
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id