Buntut Kasus Brigadir J, Sidang Etik Iptu Hardista Hadirkan 6 Saksi
Polri menggelar sidang kode etik Polri (KKEP) terhadap Iptu Hardista Pramana Tambupolon dalam kasus Brigadir J.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Polri menggelar sidang kode etik Polri (KKEP) terhadap Iptu Hardista Pramana Tambupolon dalam kasus Brigadir J.
Iptu Hardista Pramana Tampubolon telah melakukan perbuatan tidak profesional dalam menjalankan tugas terkait kasus Brigadir J.
pasal-pasal yang disangkakan terhadap Iptu HT dalam sidang KKEP tersebut yakni Pasal 5 ayat 1 huruf c, Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI.
Baca Juga
Iptu Hardista akan dilaksanakan sidang KKEP dijadwalkan pada kamis, 22 September 2022.
(BACA JUGA:IPW Sebut Ferdy Sambo Pegang Kartu Truf Perwira Tinggi: Lu Periksa Gue Bongkar)
(BACA JUGA:Viral Mobil Mainan Bergambar Ferdy Sambo Beredar di Media Sosial, Beli Dimana?)
Hal tersebut dsampaikan langsung oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah.
“Agenda hari ini, Kamis 22 september 2022 sidang KKEP dengan terduga pelanggar Iptu HT yang akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB di ruang sidang DivPropam Polri Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri,” ujar Pol Nurul.
Komisi sidang KKEP menghadirkan 6 orang sebagai saksi dalam sidang kode etik terhadap Iptu HT atas perbuatan ketidak profesionalannya dalam menjalankan tugas.
“Selanjutnya saksi-saksi dalam persidangan sebanyak 6 orang, yaitu Kombes Pol ANP, AKP IF, Iptu JA, Iptu SMH, Aiptu SA dan Aipda RJ,” ucapnya.
(BACA JUGA:Soal Banding Ferdy Sambo Ditolak, Anggota DPR: Sejak Awal Tidak Ada Celah Hukum)
(BACA JUGA:Polri Tolak Banding Ferdy Sambo, Kompolnas Bilang Begini)
Disisi lain, Ada kemungkinan gugatan hasil putusan sidang etik banding yang menolak permohonan banding para pelanggar dan menjatuhkan sanksi pemecatan dari kepolisian, termasuk Ferdy Sambo.
Kepala Bagian Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan Polri siap menghadapi kemungkinan gugatan hasil putusan sidang etik.
Baca Juga
"Ya, tentunya dari Biro Wabprof dan Divkum Polri siap to," kata Dedi dilansir dari Antara, Rabu 21 September 2022.
Menanggapi upaya hukum yang ditempuh pengacara Ferdy Sambo untuk menggugat hasil putusan sidang etik banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut Dedi, langkah tersebut merupakan hak setiap warga negara.
(BACA JUGA:Kapolri Jawab Soal Hubungannya dengan Ferdy Sambo: Karena Jabatan)
(BACA JUGA:Kok Bisa Pemecatan Ferdy Sambo Tidak Ada Seremonial, Ini Kata Polri)
Jenderal bintang dua itu menekankan bahwa hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding yang menolak permohonan banding Ferdy Sambo sudah final dan mengikat.
Dedi juga menegaskan, Polri melalui Divisi Profesi dan Pengaman (Propam), Biro Pertanggungawajab Provesi (Biro Wabprof) dan Divisi Hukum sudah menjalankan sidang etik banding sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam undang-undang sehingga minim celah untuk digugat.
Baca Juga
"Hasil keputusan banding IJP FS (Ferdy Sambo) sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PTUN, itu hak konstitusional setiap warga negara," ujarnya.
Sidang Etik Banding Polri menyatakan menolak permohonan banding Ferdy Sambo dan menguatkan hasil putusan Sidang KKEP pada tanggal 26 Agustus 2022 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).
(BACA JUGA:Wagub DKI Sebut Banyak Anak Muda Tak Gabung di HIPMI Tapi Mampu Ciptakan Peluang Lebih Hebat)
Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengemukakan bahwa Ferdy Sambo berpeluang mengajukan gugatan ke PTUN atas putusan sidang etik. Yang menjadi objek dalam PTUN itu adalah soal kebijakan sebuah institusi dalam hal ini adalah Surat Keputusan (Skep) PTDH dari Kapolri.
"Problemnya apakah mekanisme dalam PTDH itu sudah benar atau tidak? Kalau sudah benar, artinya itu upaya FS untuk mengulur waktu saja. Karena PTDH-nya sendiri sudah berlaku mulai terbit skep dari Kapolri,” ujar Bambang.
Selain Ferdy Sambo, empat anggota Polri lainnya juga dijatuhkan sanksi PTDH dan keempatnya mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka adalah Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, Kombes Pol. Agus Nur Patria, dan AKBP Jerry Raymond. Bahkan, AKBP Jerry Raymond mendapat pendampingan hukum dari Polda Metro Jaya.
Menurut Bambang, upaya pendampingan hukum yang diberikan Polda Metro Jaya tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan Sidang KKEP yang diputuskan oleh Mabes Polri