Diduga, Kerugian Negara Dalam Balapan Formula E Era Gubernur Anies Berkisar Rp 160 Miliar

Berdasarkan data dan informasi yang ada pada pemberitaan media, maka diketahui jumlah pendapatan dari pembelian tiket pengunjung ke Ancol Jakarta Utara saat itu, diperkirakan bekisar senilai Rp. 52,04 miliar. 

"Angka ini juga sudah termasuk pengeluaran pengunjung. Sedangkan perkiraan transaksi pengunjung, yakni pada Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) adalah berkisar senilai Rp. 4,54 miliar," tandas dia.

Bila perkiraan pendapatan dari tiket dan transaksi pengunjung, yaitu Rp. 52,04 miliar ditambah dengan transaksi UMKM Rp. 4,54 miliar maka jumlahnya menjadi Rp. 56,58 miliar. 

(BACA JUGA: Diperiksa 11 Jam, Anies Mengaku Senang Bisa Bantu KPK Terkait Formula E)

Kemudian, bila biaya commitment fee Formula E untuk tahap pertama Rp 216,6 miliar tersebut ini dikurangi dengan hasil penjualan tiket dan dampak ekonomi langsung senilai Rp. 56,58 miliar, maka Pemprov DKI masih mengalami rugi senilai Rp. 160.02 miliar.

Hal tersebut diatas menjadi menarik bila dikaitkan dengan proses penyelidikan yang masih dilakukan oleh KPK. 

Banyak pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk yang teranyar adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Hal ini juga akan tambah menarik bila dikaitkan dengan hasil rapat paripuna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada 13 September 2022. 

(BACA JUGA: Dugaan Korupsi Formula E Berlanjut dengan Pemanggilan Anies Baswedan, KATAR Apresiasi Kerja KPK)

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan pengusulan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. 

"Artinya, era Gubernur Anies akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022," tambah Sugiyanto. 

Kemudian, posisi gubernur DKI Jakarta akan digantikan oleh pejabat gubernur baru.

Ia mengatakan, penyelenggaran Formula E tahap pertama di era Gubernur Anies Baswedan diduga mengalami rugi senilai Rp. 160,02 miliar. 

(BACA JUGA: Jawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Basewedan Dipanggil KPK Terkait Balapan Formula E )

Masalahnya pembayaran commitment fee nya, mengunakan uang Negara, yakni dari dana APBD DKI Jakarta.