(BACA JUGA: Eko Kuntadhi Lepas Jabatan Ketua Ganjaris, Denny Siregar: Mundur Selangkah Untuk Maju 2 Langkah)
Mahfud mengatakan, pembentukan satgas ini untuk antisipasi peretasan data rahasi negara. Hal ini juga diamantkan oleh UU tentang perlundungan data yang hampir selesai dibahas di DPR.
"Kita membuat satgas untuk berhati-hati. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk membangun sistem yang lebih," imbuhnya.
Sebelumnya, akun Bjorkan membocoran data-data pribadi sejumlah pejabat negara, mulai dari Mahfud MD, Puan Maharani, Menkominfo Johnny G Plate, Hingga Anies Baswedan.
Data pribadi seperti nomor NIK, alamat hingga nomor telepon dan sanak saudara dibocorkan oleh Bjorkan melalui chanel Telegeramnya.
(BACA JUGA: Seruan Dudung ke Prajurit Respon Effendi Simbolon, Natalius Pigai: Ini Berbahaya!)
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa kasus kebocoran data negara yang diklaim diretas oleh hacker dengan nama akun Twitter Bjorka, tidak ada keterkaitan dengan data rahasia negara.
"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 September 2022.
Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran.
"Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca," tegas Mahfud.
