Ulah Hacker Bjorka Bikin Resah, Kasatpres Bergegas Perkuat Pengamanan Siber
Hacker Bjorka kini menjadi perhatian masyarakat usai mengklaim membocorkan data rahasia negara.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Hacker Bjorka kini menjadi perhatian masyarakat usai mengklaim membocorkan data rahasia negara.
Aksi Bjorka dimulai saat meretas beberapa website kementerian Republik Indonesia hingga surat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mengenai ulah Bjorka, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono angkat bicara.
Baca Juga
Heru Budi Hartono mengukapkan jika dugaan kebocoran data Presiden Jokowi yang diretas oleh Hacker Bjorka. Menurut dia, keamanan surat- surat Jokowi sangat berlapis.
(BACA JUGA:Bjorka Retas Data Pejabat Publik, Partai Berkarya: Mudah Bagi Siber Polri untuk Mengungkap)
"Saya yakin nggak. Karena kan saya yang tahu, kalau pun bisa meretas paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak pagarnya lah, kira-kira seperti itu," ungkap Heru kepada wartawan pada Senin, 12 September 2022.
Heru meneruskan jika ada data yang diretas, itu hanya bagian luarnya saja. Dia yakin sejumlah kementerian dan lembaga sudah melakukan fungsinya untuk mengamankan data pemerintah.
"Kalaupun itu bisa masuk, itu pun yang bisa masuk di daftar isi saja," ujar Heru.
Menyikapi dugaan kebocoran data ini, Heru menerangkan seluruh pihak terkait sudah menggelar rapat untuk mengantisipasi adanya serangan hacker. Pengamanan siber lebih diperkuat.
(BACA JUGA:Menkominfo Sebut Data yang Dimiliki Bjorka Sifatnya Umum)
"Sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan siber," ucapnya.
Sebelumnya, Heru Burdianto memastikan jika tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor di internet.
"Nanti pihak sekretariat negara akan menyampaikan. Tidak ada surat-surat yang bocor," ucap Heru pada Sabtu, 10 September 2022.
Informasi yang menyatakan bahwa surat kepresidenan dan surat rahasia Badan Intelijen Negara (BIN) telah bocor adalah hoaks,
Baca Juga
(BACA JUGA:Bjorka Ungkap Data Menteri yang Belum Vaksin Booster, dr Tifa Beri Sindiran Menohok)
Ia menegaskan bahwa penyebaran hoaks merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Saya tegaskan itu merupakan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya yakin penegak hukum akan menempuh jalur hukum dan mencari tersangkanya," katanya.
Akun Bjorka ditangguhkan
Akun Twitter milik Bjorka dengan username @bjorkanism ditangguhkan oleh pihak Twitter sejak Ahad kemarin 11 September 2022.
Hingga pada Senin pagi ini, akun yang mengaku sebagai hacker itu kini tak bisa diakses. Hanya tertulis: Akun Ditangguhkan.
Baca Juga
(BACA JUGA:Hacker Bjorka Bocorkan Data Pribadi Menteri Luhut yang Baru 2 Kali Vaksin, Benarkah?)
Bjorka diduga dilaporkan secara massal oleh pengguna Twitter setelah membocorkan data pribadi milik sejumlah pejabat negara.
Mulai dari Ketua DPR RI, Puan Maharani hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate hingga pegiat medsos Denny Siregar. dan Menko Luhut.
Bjorka juga menyindir Menteri BUMN Erick Thohir terkat pencitraannya menjelang Pilpres 2024. Bjorka bilang Erick Thohir tidak bisa jadi Presiden.
"Apa kabar pak @erickthohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang waktu Anda. Apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini?" tulis Bjorka.
(BACA JUGA:Hacker Bjorka Bocorkan Data Pribadi Menteri Luhut yang Baru 2 Kali Vaksin, Benarkah?)
Dia juga menyindir Denny Siregar sebagai buzzer yang menggunakan uang rakyat untuk ciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
Hai @Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?" tulis dia.
Selain menyidir, Bjorka juga membocorkan data pribadi Denny Siregar. Mulai dari nama lengkap, alamat tempat tinggal saat ini, hingga nomor Handphone-nya.
Bjorka juga menyindir Puan Maharani yang merayakan hari ulang tahun di ruang rapat Gedung DPR RI di saat bersamaan ada rakyat menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di luar Gedung DPR RI.
(BACA JUGA:Ditengah Krisis, Wolves Resmi Kontrak Diego Costa)
"Apa kabar mba @puanmaharani ? bagaimana » rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang yang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?" tulisnya.
Menurut pakar media sosial, Ismail Fahmi, netizen yang ikut-ikut menyebar data pribadi yang dibocorkan oleh Bjorka, maka bisa terkena pidana.
"Hati-hati buat netizen yg seneng karena dapat spill data dari Bjorka. Kalau ikut ngeshare data lengkap, bisa masuk kategori doxing, transmisi data pribadi. Penyebaran data seperti ini bisa kena UU ITE," kata Islam Fahmi.
"Bjorka mungkin aman, tapi anda mudah ditemukan" sambung dia.
(BACA JUGA:Bjorka Klaim Bobol Data Jokowi, Kasetpres: Paling Cuma Sampai Window Awal)
Selanjutka Bjorka membocorkan data pribadi diduga milik Menteri Luhut Binsar Panjaitan jika dirinya hanya baru di vaksin dua kali.
Tanggapan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kasus kebocoran data negara yang diklaim diretas oleh hacker dengan anam akun Twitter Bjorka, tidak ada keterkaitan dengan data rahasia negara.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 September 2022.
(BACA JUGA:Tersangkut Kasus Pembunuhan Berencana, Hakim Banding Kurangi Hukuman Bripka MN)
Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut.