Nasional

Permahi Soroti Kasus Kebocoran Data, Desak Menkominfo Bertindak

Sekjen DPN Permahi, Fajar menilai, kasus kebocoran data sangat merugikan masyarakat. Apalagi jika dilihat data yang bocor menjadi jalan utama untuk hacker mela

Permahi Soroti Kasus Kebocoran Data, Desak Menkominfo Bertindak
Fajar, Sekjen DPN Permahi. (Istimewa)

JAKARTA, FIN.CO.ID- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) ikut menyoroti kasus kebocoran data pribadi yang belakangan ini ramai terjadi. Baik data pribadi pengguna kartu seluler hingga data pribadi pelanggan Perusahaan Listrik Negara atau PLN.

Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (Sekjen DPN) Permahi, Fajar menilai, kasus kebocoran data sangat merugikan masyarakat. Apalagi jika dilihat data yang bocor menjadi jalan utama untuk hacker melakukan data breach/pelanggaran data

"Sebabnya hal serupa merupakan data yang sangat sensitif bagi masyarakat, kini masyarakat merasa sudah tidak aman lagi menggunakan media sosial," ujar Fajar lewat siaran pers, Senin 12 September 2022.

Fajar menilai bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Johnny G Plate tidak mempunyai kebijakan dan tidak mempuh untuk membuat regulasi atau evaluasi terhadap internalnya.

(BACA JUGA:Ketua DPN Permahi Dorong Pemerintah dan DPR Buat Regulasi untuk Aktivitas Trading)

(BACA JUGA:Soal Dana Hoaks Akidi Tio, DPN PERMAHI Desak Kapolri Beri Sanksi Tegas ke Kapolda Sumsel)

Menurut Fajar, sebagai Kementerian yang memiliki kewenangan, seharusnya Johnny memiliki langkah-langkah taktis dan strategi untuk mengantisipasi dan kasus kebocoran data.

"Karena sejauh ini menurut saya sudah banyak kasus kebocoran data/pembobolan data, baik digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok, ataupun data pribadi tersebut di perjual belikan," ujar Fajar.

Fajar menilai Johhny G Plate belakangan ini justru seolah menganggap remeh kasus kebocoran data. Padal, menurutnya, kasus kebocoran data pribadi sudah sering brulang kali terjadi. 

"Kebocoran data pribadi sudah berulang kali terjadi di Indonesia namun hingga saat ini belom ada penanganan yang serius terhadap kasus ini mungkin hal ini dikarenakan tidak adanya penegakan hukum yang jelas terutama kepada lembaga penyelenggara sistem elektronik," kata Fajar. 

Dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, lanjut dia, bahwa telah terdapat perlindungan privasi dan data pribadi. Meskipun belum ada UU yang mengaturnya dengan pasti, tetapi meskipun seperti itu bukan berarti tidak ada aturan sama sekali terhadap pembocoran data pribadi tersebut. 

(BACA JUGA:Mahfud MD Pastikan Kasus Kebocoran Data Tidak Terkait dengan Rahasia Negara)

(BACA JUGA:Dugaan Kebocoran Data Kartu Seluler di Kominfo, PKS: Rakyat Bisa Hilang Kepercayaan!)

"Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan sistem elektronik harus bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran data pribadi saat ini, apalagi di tambah dengan adanya PP No. 71 Tahun 2019 dan juga PP No. 80 Tahun 2019 yang juga mengatur aspek pelindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas pelindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut," tuturnya.

"Asas-asas perlindungan data pribadi juga telah diuraikan dalam Pasal 2 ayat (5) PP No. 71/2019 dan Pasal 33 PP No. 80/2019 serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut," katanya.

Tidak Ada Data Rahasia Negara yang Bocor

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kasus kebocoran data negara yang ramai diperbincangkan publik beberapa hari terakhir ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara Republik Indonesia.

“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 September 2022.

Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran.

“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.

Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut.

Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai "Bjorka" melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9) pagi.

Unggahan tersebut mengklaim bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk sebuah surat yang dikirimkan BIN berlabel rahasia telah bocor.

Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di jagat maya.

"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/9).

Berita Terkait