Nasional . 08/09/2022, 21:38 WIB

Banggar DPR RI Ingatkan Pemerintah Tidak Lupa Gelar Operasi Pasar

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kenaikan harga BBM memiliki dampak serius terhadap masyarakat.

Karena itu, pemerintah diminta segera menyiapkan operasi pasar.

perlunya operasi pasar lantaran terdapat celah harga yang tinggi antara BBM bersubsidi penuh dengan yang tidak bersubsidi penuh. 

Kondisi tersebut berpotensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite, meskipun ada pembatasan pengguna Pertalite.

(BACA JUGA:Alasan Pemerintah Naikkan BBM agar Subsidi Tepat Sasaran, Politisi: Ya Dibatasi!)

Kendati demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, Kamis (8/9/2022), mengapresiasi upaya 

pemerintah mengamankan kebutuhan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi untuk rakyat. 

Terhadap kebutuhan penambahan kuota, sambung dia, pemerintah telah menambah kuota BBM bersubsidi. 

Pertalite dari semula 23 juta kiloliter (kl) menjadi 29 juta kiloliter (kl).

(BACA JUGA:Tanki Balongan Meledak, Pertamina Jamin Pasokan BBM Lancar)

Sedangkan untuk Solar dari semula 14,9 juta kl menjadi 17,4 juta kl.

Atas kebijakan ini, terdapat konsekuensi penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 dari semula Rp. 502 triliun menjadi Rp. 698 triliun. 

Akan tetapi, kata Said, asumsi tersebut belum memperhitungkan kenaikan harga BBM.

Sehingga diperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi energi akan turun menjadi Rp. 650 triliun.

(BACA JUGA:Bandingkan Harga BBM Era SBY, Yan A Harahap Singgung Jokowi: Tak Peduli Jeritan Rakyat)

Atas langkah cepat pemerintah menambah kuota subsidi BBM tersebut, ia mengapresiasi upaya pengamanan kebutuhan stok BBM. 

Namun, Said berharap pemerintah bisa mengambil beberapa langkah strategis.

Antara lain membiayai kekurangan bayar terhadap PT Pertamina pada 2023 maksimal pada rentang Rp. 100 triliun-Rp. 140 triliun.

Tentunya dengan menyesuaikan pergeseran harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan kurs rupiah.

(BACA JUGA:Soal Harga BBM Naik, PKS Sindir Tema Kemerdekaan RI 'Pulih Cepat Bangkit Lebih Kuat')

Langkah strategis lainnya, kata Said, memastikan kebutuhan Solar dan Pertalite untuk petani, nelayan, pelaku usaha mikro, dan tukang ojek.

Di mana pendataan Pertamina diharapkan tidak mempersulit akses mereka terhadap BBM.

Ia menyarankan, integrasi data pemilik kendaraan di Korlantas Polri dengan aplikasi MyPertamina juga harus disegerakan. 

Pemerintah juga diminta terus melakukan operasi dan intervensi pasar atas kenaikan beberapa kebutuhan bahan pokok rakyat karena kenaikan harga BBM.

(BACA JUGA:Soal Harga BBM Naik, PKS Sindir Tema Kemerdekaan RI 'Pulih Cepat Bangkit Lebih Kuat')

Selain itu, mempersiapkan dukungan kemampuan stok Perum Bulog dalam ketersediaan beras.

Said menjelaskan perubahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 tak perlu mendapatkan persetujuan DPR.

Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih terikat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah merealokasi dan refocusing anggaran. 

“Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU itu, maka pemerintah berhak menetapkan besaran belanja subsidi dan kompensasi BBM," tukas anggota Komisi XI DPR RI itu.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id