PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Mardani Ali Sera: Kesalahan Pengelolaan Kok Dibebankan ke Rakyat?

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Akan tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun," kata Presiden.

Nilai subsidi BBM tersebut, kata Presiden Jokowi, juga terus meningkat.

"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden.

Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.

(BACA JUGA:Kembali ke Atas RC213V di San Marino, Marc Marquez: Wow... Motor Ini Cepat)

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.

"Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," ungkap Presiden.

Kebijakan pemerintah yg menaikkan harga BBM tetap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran energi yg msh rawan jebol. Seperti ambil gampangnya saja dgn menaikkan harga BBM. Kesalahan dlm pengelolaan & pengawasan kok dibebankan ke masyarakat? #BatalkanKenaikanBBM https://t.co/HoztlHjEMj

— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) September 7, 2022