News . 06/09/2022, 19:11 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID- Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Santri Menggugat mendesak Suharso Monoarfa mundur dari jabatan menteri, setelah dipecat sebagai Ketua Umum PPP.
“Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu, masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” kata Koordinator Aksi Guntur Harahap, di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa 6 September 2022.
Guntur menilai, pernyataan Suharso beberapa waktu lalu menyinggung hati para santri. Maka, Guntur menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencabut jabatan Suharso.
(BACA JUGA:Dilengserkan dari Jabatan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa Menolak Hasil Mukernas)
(BACA JUGA:Amplop Suharso)
“Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain, seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan pergantian jabatan Suharso Monoarfa hanya sebagai Ketua Umum PPP.
Terkait jabatan Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.
Arsul Sani menyatakan pergantian jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas, untuk menguatkan konsolidasi partai.
(BACA JUGA:Kronologis Diberhentikannya Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP)
(BACA JUGA:Buntut 'Kiai Amplop' Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP)
"Mukernas merupakan forum permusyawaratan partai tertinggi kedua setelah muktamar," katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).
Dia menjelaskan pergantian itu merupakan reorganisasi dan revitalisasi fungsi jabatan kader partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal.
"Pergantian hanya untuk ketua umum," ujarnya pula.
Sebelum pergantian ketua dalam mukernas, Arsul menegaskan telah dilakukan komunikasi dengan Suharso Monoarfa, sehingga proses itu sudah sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
Diberitakan sebelumnya, Tiga Majelis Tunggi PPP memberhentikan Siharso dari Ketua Umum PPP.
Fatwa majelis tinggi PPP itu dikeluarkan pada 30 Agustus dan dikuatkan dengan pendapat dari Mahkamah Partai.
Dalam rapat Mahkamah partai yang digelar di Bogor pada 2-3 September menyepakati usulan memberhentikan Suharso sebagai ketum PPP.
"Dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan tiga Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan lewat keterangan tertulis, Senin 5 September 2022.
Selanjutnya, dia menjelaskan, Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP bersama-sama Pengurus Harian (PH) DPP PPP diminta segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.
Menurut Usman, keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak termasuk Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.
Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," kata Usman.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id