(BACA JUGA:Singgung 'Kiai Amplop,' Kader PPP Desak Suharso Monoarfa Mundur dari Jabatan Ketum)
"Ini bukan perpecahan, karena Mardiono dan Suharso adalah dua orang sahabat," ucapnya.
Dia menegaskan keputusan Mukernas hanya membagi tugas antara Suharso dan Mardiono. Dimana Suharso diharapkan lebih maksimal lagi membantu presiden sebagai menteri.
Arsul menjelaskan sebelum pelaksanaan Muktamar IX PPP tahun 2020 lalu, terdapat sejumlah kandidat yang ingin mencalonkan diri.
(BACA JUGA: Begini Peran 6 Oknum Anggota TNI AD saat Mutilasi Empat Warga di Papua)
Tetapi disepakati jabatan ketua secara aklamasi diberikan kesempatan kepada Suharso Monoarfa karena saat itu berada di kabinet.
Harapan dalam Muktamar kata Asrul agar komunikasi dengan pusat-pusat kekuasaan dan partai lain akan lancar disertai konsolidasi tetap lancar.
"Memang komunikasi dengan eksternal partai lancar, tetapi kami tidak bisa maksimal dalam konsolidasi internal partai," ungkapnya.
(BACA JUGA: UNG Sanksi Mahasiswa yang Maki Jokowi saat Demonstrasi)
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa diberhentikan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) buntut dari ucapannya soal 'kiai amplop'.
Pemberhentian Suharso dilakukan oleh Tiga Majelis PPP. Selanjutnya akan ditunjuk pelaksana tugas untuk tempati Ketum PPP.
Fatwa majelis tinggi PPP itu dikeluarkan pada 30 Agustus dan dikuatkan dengan pendapat dari Mahkamah Partai.
(BACA JUGA: Curhatan Sopir Truk Ekspedisi Tentang Kenaikan Harga Solar: Panik dan Bingung Karena Naiknya Mendadak)
Dalam rapat Mahkamah partai yang digelar di Bogor pada 2-3 September menyepakati usulan memberhentikan Suharso sebagai ketum PPP.
"Dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan tiga Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan lewat keterangan tertulis, Senin 5 September 2022.
