(BACA JUGA:Ngeri! 4 Jasad Korban Mutilasi Warga Mimika Ditemukan Tanpa Kepala dan kaki)
Meski demikian, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini menyebut sejauh ini, data rinci perihal pelaksanaan operasi dan gelaran pasukan di Papua dan Papua Barat dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dapat diakses publik kurang tersedia.
Padahal, ia menjelaskan, dengan adanya data ini, setidaknya publik dapat mengetahui pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah, termasuk berapa sebenarnya estimasi OPM yang dihadapi.
"Kejelasan informasi ini juga penting untuk melihat apakah langkah yang dilakukan dapat dikategorikan proporsional atau tidak. Meskipun tidak ada standar baku bagi pemerintah dalam menghadapi peperangan asimetris, pendekatan keamanan yang eksesif dapat membuka ruang terjadinya tindak pidana termasuk pelanggaran HAM," jelasnya.
(BACA JUGA: Fakta Baru Kasus Mutilasi 4 Warga Papua, Ternyata Polisi Belum Bisa Pastikan Keterlibatan dengan KKB)
Selain itu, Anton menegaskan, kasus mutilasi ini hendaknya juga dijadikan momentum untuk penguatan pengawasan terhadap personel dan persenjataan militer. Termasuk mempertimbangkan ide penerapan pertanggungjawaban komando.
Dia mengatakan, sekalipun kasus ini adalah sifatnya personal, kasus pembunuhan yang didasari modus penjualan senjata kepada warga sipil di daerah konflik tetap tidak dapat dianggap sepele. Terlebih, tindak pidana ini melibatkan personel satuan tempur organik.
"Temuan dalam penyelidikan konteks pertanggungjawaban komando akan membantu pimpinan TNI dalam penyempurnaan mekanisme pengawasan prajurit dan penggunaan alutsista di Papua," ujarnya.
(BACA JUGA: Bertambah, Ternyata 8 Anggota TNI AD Terlibat Kasus Mutilasi Warga di Mimika Papua )
Anton mengungkapkan, berdasarkan laporan riset yang dilakukan Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) yang dilansir Juli 2022 jelas menunjukkan adanya keterlibatan aparat keamanan dalam jejak jual beli senjata api dan amunisi ilegal di Papua. Apalagi, selama ini Papua dikenal sebagai salah satu area ‘hotspot’ di Indonesia.
Ia menuturkan, jika merujuk pada laporan tersebut, maka akan terlihat ada kecenderungan kasus jual-beli senpi dan amunisi ilegal merupakan sebuah fenomena yang terus berulang.
(BACA JUGA: Kasus Mutilasi Warga Papua Seret Nama Prabowo dan Andika Perkasa, DPR Bakal Panggil Pekan Depan)
"Artinya, pendekatan yang dilakukan masih belum efektif untuk mencegah insiden terjadi kembali serta tidak ada efek jera yang dihasilkan dari langkah yang telah diambil," jelas Anton.
Dia menekankan, upaya serius, nyata dan sungguh-sungguh yang dilakukan pimpinan TNI dalam menindaklanjuti kasus mutilasi tentunya akan berkontribusi memitigasi meluasnya ekses dari insiden ini.
(BACA JUGA: Terkuak Motif 6 Anggota TNI Mutilasi Warga Mimika Papua)
