LPSK Sarankan Bharada E dan Ferdy Sambo Tidak Dipertemukan Direkontruksi Duren Tiga, Ini Alasanya
Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyarankan untuk tidak mempertemukan Bharada E dengan Irjen Ferdy Sambo ketika rekontruksi kasus Brigadir J.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyarankan untuk tidak mempertemukan Bharada E dengan Irjen Ferdy Sambo ketika rekontruksi kasus Brigadir J.
Bharada E dan Ferdy Sambo direncanakan akan mengikuti gelar rekontruksi kasus brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Selasa, 30 Agustus 2022.
Selain Ferdy Sambo dan Bharada E, Tiga tersangka pembunuh Brigadir J turut dihadirkan saat rekontruksi.
Baca Juga
LPSK mempertimbangkan untuk menghadirkan Bharada E pada rekontruksi kasus pembunuhan Brigadir J.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK, Maneger.
(BACA JUGA:Istri Ferdy Sambo Tidak Pakai Baju Tahanan Direkontruksi Kasus Brigadir J, Kenapa?)
"Salah satu cara yang bisa dipertimbangkan dalam proses rekonstruksi itu adalah dengan adanya pemeran pengganti (Bharada) E. Ini akan dikoordinasikan dengan penyidik," Manager Nasution pada Senin, 29 Agustus 2022.
Manager menyarankan jika Bharada E tidak bertemu langsung dengan tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo, apalagi dalam jarak dekat, Pertimbangan itu dengan memperhatikan pertimbangan psikologisnya.
"Untuk itu LPSK akan koordinasikan dengan penyidik supaya tidak bertemu FS (Ferdy Sambo), demi kepentingan E dan kepentingan proses hukum," kata Maneger.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Dedi Prasetyo jalannya rekonstruksi rencananya akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
(BACA JUGA:Besok Pagi, Ferdy Sambo Cs Berkumpul di Rumah Dinas Duren Tiga, Agendanya Rekonstruksi)
Informasi dari penyidik jam 10," katanya dilansir Antara, Senin, 29 Agustus 2022.
Dijelaskannya, dalam rekonstruksi tersebut rencananya akan dihadiri oleh penyidik, jaksa penuntut umum, serta kelima tersangka, yaitu Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E, Brigadir RR dan Kuat Ma'ruf dengan didampingi pengacara masing-masing.
Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dijadwalkan hadir pada rekonstruksi.
Baca Juga
"Fokus yang hadir besok penyidik, JPU, eksternal Komnas HAM dan Kompolnas. Untuk tersangka didampingi penasehat hukumnya," tambahnya.
(BACA JUGA:Ferdy Sambo dan Bharada E Bertemu di Rekonstruksi Duren Tiga )
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana mengatakan rekonstruksi akan dihadiri ketua tim jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kejagung telah menunjuk 30 jaksa untuk mengawal penyelesaian perkara itu di persidangan.
"Yang hadir nanti ketua timnya didampingi beberapa penuntut umum," kata Ketut.
Menurut Ketut, rekonstruksi merupakan metode atau cara membangun proses pembuktian di tingkat penyidikan setelah tersangka dan saksi-saksi diperiksa. Sehingga, dengan adanya rekonstruksi itu memudahkan JPU melalukan pembuktian di persidangan melalui reka ulang setiap kejadian atau fakta hukum yang ada.
Kelima tersangka yang dihadirkan pada rekonstruksi ialah Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi.
Baca Juga
(BACA JUGA:Produksi dan Jual Oli Palsu, Empat Pelaku Diamankan Polsek Bekasi Timur)
Pengacara keluarga Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Arman Haniz, menyatakan akan hadir mendampingi kliennya dalam rekonstruksi, Selasa.
"Insya Allah akan hadir," kata Arman.
Sementara itu, penasehat hukum Bharada Richard Eliezer, Ronny Talapesy, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait kehadiran kliennya dalam rekonstruksi, karena Bharada E saat ini berstatus sebagai kolaborator keadilan atau justice collaborator.
"Pada prinsipnya (Bharada E) siap (hadir), cuma kami akan berkoordinasi dengan penyidik dan LPSK," kata Ronny.
(BACA JUGA:DPR Komentari Sidang Etik Ferdy Sambo, Hambatan Nyata Bersifat 'Obstruction of Justice' Semakin Minimal)
Kapolri Tolak Pengunduran diri Ferdy Sambo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menolak pengajuan permohonan pengunduran diri Irjen Pol Ferdy Sambo.
Ditegaskan Kapolri, pengunduran diri seorang anggota Polri harus sesuai aturan.
Diketahui Irjen Pol Ferdy Sambo telah menjalani sidang kode etik profesi dengan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan permohonan pengunduran diri ditolak, karena kasus yang membelit Irjen Pol Ferdy Sambo harus diselesaikan dengan sidang etik.
(BACA JUGA:Tewaskan Suporter PSS Sleman, 12 Orang Ditangkap Polisi)
"Tentu ada aturannya. Kita melihat bahwa ini harus diselesaikan dalam proses sidang KKEP dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang PTDH," jelas Kapolri Sigit kepada wartawan, Minggu, 28 Agustus 2022.
Lebih lanjut Sigit menuturkan, kasus Ferdy Sambo masih perlu melalui berbagai proses dan pengajuan banding. Adapun banding hasil sidang KKEP merupakan hak dari Ferdy Sambo
"Tentunya yang bersangkutan (Ferdy Sambo) punya hak mengajukan banding dan itu semua bagian dari proses. Nanti akan ada putusan lagi mengenai permohonan yang bersangkutan. Lihat saja nanti," tukasnya.
(BACA JUGA:Putri Candrawathi Kekeh Korban Asusila, Pengacara Brigadir J: Tidak Masuk Akal)
Tolak Dipecat
Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memutuskan terhadap Irjen Po Ferdy Sambo dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.
Atas putusan sidang kode etik profesi Polri tersebut Irjen Pol Ferdy Sambo menolak.
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo lalu melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding.
Irjen Pol Ferdy Sambo berjanji akan menerima hasil putusan banding.
"Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami. Izinkan kami ajukan banding, apapun putusan banding kami siap menerima," kata Irjen Ferdy Sambo, Jumat, 26 Agustus 2022 dinihari.