PDIP Ikut Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM
PDI-Perjuangan ikut bersuara menolak rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
JAKARTA, FIN.CO.ID- PDI-Perjuangan ikut bersuara menolak rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua DPD PDI-Perjuangan Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan, kenaikkan harga BBM bersubsidi akan membebani masyarakat sebab dikhawatirkan akan terjadi inflasi.
"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu 27 Agustus 2022.
Baca Juga
Pernyataan Ono Surono ini disampaikan sebagai rekomendasi Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jabar yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
(BACA JUGA:Menteri ESDM: Pakai Motor Listrik Hemat 60 Persen BBM Daripada Motor Bensin)
(BACA JUGA:INDEF Nilai Rencana Pemerintah Naikan Harga BBM Jadi Alternatif yang Tepat)
Ono menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus lalu yang menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.
Apalagi, kata dia, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN pada angka 100 dolar AS per barel.
Meskipun begitu, dikatakan bahwa anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM subsidi masih banyak dirasakan oleh rakyat yang berkecukupan.
"Maka yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak," katanya.
Dia mengatakan, pemerintah harus memastikan penyaluran BBM subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat dan berkaitan dengan pangan serta bahan-bahan pokok lainnya.
"Seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan UMKM. Sehingga, subsidi sebesar Rp502 triliun tepat sasaran," kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
(BACA JUGA:Harga BBM akan Naik, Anggota DPR: Nelayan dan Petani Makin Susah)
(BACA JUGA:Inisiasi Kreatif, Cek Promo Hasil Kolaborasi BNI-Garuda-Lion)
Baca Juga
Ono memastikan rekomendasi ini, juga akan disampaikan pada Rakerwil PDI Perjuangan di wilayah lainnya.
Rakerwil PDI Perjuangan dilaksanakan di 5 wilayah dengan tempat kegiatan di Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Pangandaran.
Rakerwil dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rakernas, Rapat Koordinasi 3 Pilar Partai PDI Perjuangan Jabar.
Materi yang dibahas meliputi permasalahan rakyat di Jabar, program-program partai dan target perolehan suara dan kursi di kabupaten/kota serta laporan Ekspedisi Trisakti dan rencana tindak lanjut lalu sosialisasi media pintar perjuangan dan Pasar Gotong Royong yang merupakan platform digital/aplikasi khusus kader dan anggota PDI Perjuangan.