"Izin pak ketua, jadi saya sarankan sampaikan hal sesuai data dan fakta karena kita bicara itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada yang beredar sampaikan saja hal yang ebredar di media apakah itu betul atau tidak Jadi tidak usah menyebut nama jadi begitu. Kita ini orang hukum, bicara tentang hukum," ungkap Adies.
Cuncun pun mengajukan interupsi kepada Pimpinan Komisi III DPR RI.
Namun Sahroni minta Cuncun menunda setelah Dipo menyelesaikan hak tanya jadwa dalam rapat kerja dengan Kapolri.
"Saya lanjutkan ketua, Saya juga orang hukum ketua," kata Dipo.
(BACA JUGA:Lagi Asyik Main Judi Kartu Remi di Pasar Harapan Jaya Bekasi, Enam Orang Diciduk Polisi)
Tak berselang lama, Adies mengatakan interupsi merespons pernyataan Dipo yang mengatakan dirinya orang hukum.
"Sudah doktor belum?," Tanya Adies.
Dalam rapat kerja dengan Kapolri menjad panas saat Cuncun menyampaikan di ruang komisi III DPR RI aga pimpinan tidak bersikap diktaktor.
"Pak,saya minta tertib juga ini. Tidak boleh, saya itu juga sama dengan bapak juga, saya juga menduduki pimpinan, nggak pernah saya diktaktor harus di bawah pimimpinana. Tolong juga hargai anggota ini," ucap Cuncun.
(BACA JUGA: Janji SP3 Tak Terbukti, Kapolri: Bharada E Ubah Pengakuan Terkait Penembakan Brigadir J)
"Saya juga pimpinan di luar komisi ini, anggota mau ngomong apa saya silahkan mau ngmong apa, silahkan Hak anggota itu loh dalam MD3, Jangan blang pak Diopo bukan doktor, pak Adie Doktor harus dikomparasikan begitu enggak boleh pak. Apa jadi standar dokter itu," ungkap Cuncun.
Adies Kadir kemudian melakukan interupsi, ia mengaku tidak suka disebut diktator.
“Interupsi pimpinan, saya tidak senang kalau saya diomong diktator, siapa yang diktator di sini. Saya hanya meluruskan, pimpinan saya belum selesai, saya hanya meluruskan di sini, jangan sebut nama, itu saja yang saya bilang,” ujarnya.
Situasi ini kemudian memunculkan interupsi dari sejumlah anggota Komisi III DPR yang ingin menyampaikan pernyataan.
(BACA JUGA:Di Depan Kapolri, Wakil Ketua Komisi III DPR 'Sentil' Mewahnya Gaya Pejabat Polri Daerah)
