Nasional . 14/08/2022, 13:14 WIB

Laporan Komnas HAM, Aktor yang Paling Banyak Diadukan Adalah Kepolisian

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA,FIN.CO.ID - Komnas HAM RI meluncurkan Laporan Tahunan Komnas HAM 2021 sebagai bentuk laporan publik atas pelaksanaan kewajiban Komnas HAM RI dalam upayanya mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. 

Dalam laporan tahunan, diuraikan tentang bagaimana Komnas HAM RI melaksanakan tujuannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia, melalui fungsi pemajuan dan penegakan HAM.

(BACA JUGA:TKP Tewasnya Brigadir J di Duren Tiga Bakal Diperiksa Komnas HAM, Labfor, Inafis dan Dokter Kepolisian)

Dalam sambutannya, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan meskipun di tengah suasana kebangsaaan yang masih dilanda pandemi Covid-19 sepanjang 2021, Komnas HAM RI terus secara konsisten menjalankan fungsi dan kewenangannya.

"Kami terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta berbagai organisasi masyarakat sipil," ujar Taufan, dikutip Minggu 14 Agustus 2022.

Dalam upaya pemajuan HAM, lanjut Taufan, Komnas HAM RI melakukan berbagai kegiatan pengkajian dan penelitian, menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP), serta penyebarluasan wawasan HAM melalui Festival HAM pada 17-20 November 2021 di Kota Semarang dan Hari HAM pada 10 Desember 2021 di Istana Negara Jakarta.

Komnas HAM RI juga menyelenggarakan pelatihan HAM untuk aparat keamanan, seperti pelatihan untuk petugas Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Aceh. 

(BACA JUGA:Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istrinya, Sehingga Mempengaruhi Peristiwa yang Terjadi)

"Hal ini supaya kepolisian memahami dan mengimplementasikan norma dan prinsip HAM dalam pelaksanaan tugasnya," kata Taufan, yang akan mengakhiri jabatannya pada 12 November 2022 mendatang.

Pada 2021, Komnas HAM RI menerima 2.729 aduan dugaan pelanggaran HAM di kantor pusat dan 367 aduan yang diterima kantor perwakilan di enam provinsi. 

Aduan terbanyak terkait dengan hak atas kesejahteraan (1009 kasus), hak memperoleh keadilan (910) dan hak atas rasa aman (174).  

Aktor yang paling banyak diadukan adalah kepolisian (728 kasus), korporasi (428), dan pemerintah daerah (249).

(BACA JUGA:Ferdy Sambo Mengaku Sebagai Pelaku Utama, Diperiksa Komnas HAM di Ruangan Khusus )

Taufan lantas menyanpaikan rekom rekomendasinya. "Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi untuk pemerintah dan DPR, yakni pertama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemajuan dan pengakan HAM," papar Taufan.

Hal ini dilakukan, jelas Taufan, di antaranya melalui diseminasi dan implementasi atas SNP yang telah diterbitkan Komnas HAM, membangun forum-forum koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengukur komitmennya dalam pemajuan dan penegakan HAM, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga kunci bagi pemajuan dan penegakan HAM.

Kedua, papar Taufan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Komnas HAM RI baik di tingkat pusat dan daerah sehingga optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam setidaknya tiga undang-undang, yaitu UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan UU PDRE, baik di tingkat nasional dan internasional. Komnas HAM juga memonitor berbagai instrumen internasional HAM yang harus dilaksanaan oleh pemerintah.

Lalu ketiga, meningkatkan dukungan anggaran Komnas HAM RI dalam menjalankan mandat dan fungsinya, serta diberikan ruang otonomi dalam mengatur sumber daya keuangan sehingga sesuai dengan karakter kelembagaan Komnas HAM RI namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan.

(BACA JUGA:Ini Alasan LPSK Kasih Perlindungan Darurat Bharada E alias Richard Eliezer, Ternyata... )

Dan keempat, jelas Taufan, Komnas HAM RI juga terus perlu memanfaatkan dan mengembangan manajemen sistem informasi berbasis pada teknologi informasi dalam menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM, agar tata kelola sumber daya HAM menjadi lebih efektif dan signifikan dalam menjadikan Komnas HAM RI sebagai lembaga rujukan HAM secara nasional.

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id