News . 13/08/2022, 21:00 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kuasa hukum pihak tergugat PT Hutan Alam Lestari (HAL) menanggapi sikap Riski Lionanto, selaku pengacara pihak penggugat karyawan PT HAL.
Riski diduga bermanuver dengan mempublikasikan status DPO Direktur Utama PT HAL, Dodiet Wiraatmaja, ke media massa. pihak tergugat menyebut publikasi itu dilakukan tanpa hak dengan motif dan tujuan tertentu.
Penyebutan status DPO Dodiet Wiraatmaja ke media massa dinilai tidak berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.
Riski dinilai tidak profesional. Selain itu, Riski patut diduga melanggar UU ITE. Yaitu menyebarkan atau mendistribusikan informasi tanpa hak.
Sebab, yang bersangkutan bukan kuasa hukum perkara Pidana yang terjadi di wilayah Polda Sumatera Utara.
Kami akan menelusuri darimana yang bersangkutan mendapatkan surat tersebut," kata Herna Sutana selaku kuasa hukum dan Legal Consultant PT HAL pada Sabtu, 13 Agustus 2022 malam.
"Konteks persoalan yang disampaikan kuasa hukum penggugat (Riski Lionanto, Red) salah sasaran dan diduga ada motif tertentu. Karena arena persidangan ini membahas soal perselisihan hubungan industri. Bukan soal pidana. Kami tidak menanggapi di luar substansi perkara,” ucap Ferdian Sutanto, dan Desnadya Anjani Putri, selaku kuasa hukum PT HAL yang menangani gugatan PHI ini.
Sebelumnya kuasa hukum Penggugat, Riski Lionanto, menunjukan bukti lembaran status DPO atas nama Dodiet Wiraatmaja di hadapan awak media.
Riski Lionanto diketahui bukan pihak di perkara pidana tersebut. Sedangkan imunitas advokad berlaku untuk penanganan perkara yang ditangani.
Herna Sutana menyebut status DPO Dodiet Wiraatmaja adalah ranah pidana. "Hubungan Industrial bukan perkara pidana, kok yang dipublished soal status DPO. Apa maksudnya?" tanya Herna.
Da menggarisbawahi pernyataan kuasa hukum penggugat yang menyinggung soal surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
"Di aturan yang mana disebutkan bahwa pemberi kuasa harus bertemu dengan penerima kuasa. Coba tunjukkan kepada saya," lontar pengacara yang menjebloskan mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo ini ke penjara.
Herna Sutana justru menyebut Husin Gideon adalah salah satu direktur PT HAL. Ini tertuang dalam akta perusahaan dan bukan karyawan.
"Perselisihan Industrial ini diduga didalangi Husin Gideon untuk tujuan pribadi," beber Herna Sutana.
Herna menyebut karena Husin Gideon adalah penanggung jawab PT. HAL di Jambi. "Hingga saat ini dia belum memberikan pertanggungjawaban pekerjaan dan keuangan perusahaan," lanjutnya.
Husin Gideon, lanjutnya, patut diduga sengaja bermanuver lewat kuasa hukumnya untuk menutupi adanya dugaan tindak pidana penggelapan keuangan perusahaan PT HAL oleh anak kandungnya, Jevon Varian Gideon yang kasusnya telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan pasal penipuan dan penggelapan dalam jabatan.
Terhadap pendistribusian tanpa hak surat DPO oleh kuasa hukum penggugat, Herna Sutana menyebut tidak tertutup kemungkinan akan dibawa ke ranah hukum.
Alasannya, kuasa hukum penggugat bukanlah pihak dari kasus pidana yang upaya hukumnya masih berjalan.
"Maka dari itu, klien kami akan melakukan upaya hukum terkait dugaan UU ITE," tegasnya.
Diketahui, PT. Hutan Alam Lestari (HAL) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.
PT HAL terkendala masalah keuangan. Sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada karyawan akibat kerugian yang dialami perusahaan.
Dari situ, lahirlah tiga gugatan karyawan terkait perselisihan hubungan industrial (PHI) dengan No. 14, 15, dan 16/pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jmb Pengadilan Hubungan Industrian di Pengadilan Negeri Jambi.
Dari tiga perkara ini, kuasa hukum tergugat Ferdian Sutanto menyebut untuk perkara nomor 14 ada 1 orang penggugat.
Perkara No. 15 ada 2 orang penggugat. Sedangkan perkara No. 16 6 penggugat.
"Dari tiga gugatan itu perusahaan telah menyelesaikan permasalahan dan membayarkan seluruhnya 100 persen dengan total Rp106 juta untuk gugatan No. 16," terang Ferdian.
Ferdian berpendapat, kewajiban perusahaan atas perkara No. 16 sudah selesai.
"Itulah bentuk itikad baik dari klien kami kepada 6 orang dalam perkara 16 di PHI Jambi. Namun itikad baik klien kami, yaitu PT HAL tidak ditanggapi dengan baik oleh kuasa penggugat. Padahal dari 9 orang yang mengajukan gugatan, sudah 6 orang yang mendapatkan pembayaran full 100 persen. Artinya klien kami berusaha menyelesaikan permasalahan dengan baik yang malah diserang dengan hal yang tidak ada korelasinya dengan masalah PHI," paparnya.
Ferdian mempertanyakan sikap kuasa hukum penggugat. Di satu sisi mempermasalahkan surat kuasa tergugat. Namun, di sisi lain menerima pembayaran secara cash dari kuasa hukum tergugat untuk 6 orang penggugat.
"Bila mempertanyakan surat kuasa kami, mengapa menerima pembayaran dari kami?" terangnya. Sementara untuk perkara nomor 15 dan 14, disebutkan Ferdian perkaranya masih berjalan di PN Jambi.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id