Nasional . 05/08/2022, 15:42 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, tidak perlu khawatir saat menjalani asesmen permohonan perlindungan atas kasus Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
“Jadi ini cukup antara LPSK dan pemohon. Biasa saja dan nggak perlu khawatir sama LPSK,” ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi kepada wartawan, Jumat, 5 Agustus 2022.
(BACA JUGA:LPSK Bilang Bharada E Bukan Pelaku Tunggal Penembakan Brigadir J, Karena Pasal yang Disangkakan)
Edwin menuturkan, pihaknya sudah bersiap mengabulkan permintaan pengacara istri Ferdy Sambo yang ingin pernyataan kliennya direkam.
“Iya, kami sudah menyiapkan itu,” tambahnya.
Diketahui, LPSK akan melakukan asesmen kepada Istri Irjen Ferdy Sambo di kediamannya.
(BACA JUGA:LPSK Bersedia Lindungi Bharada E, Tapi Ada Syaratnya...)
Hal tersebut dilakukan LPSK sesuai dengan permintaan psikolognya yang menyebut jika Istri Ferdy Sambo masih trauma atas kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J.
Wakil ketua LPSK, Edwin Partogi akan menjadwalkan asesmen kepada Istri Ferdy Sambo pekan depan di kediamanya.
(BACA JUGA:Masih Butuh Data Ungkap Kematian Brigadir J, Timsus Polri Periksa Tetangga Irjen Ferdy Sambo )
“Mungkin minggu depan. Iya (di kediaman istri Sambo -red), karena ini permintaan dari psikolognya yang menurut psikolognya Ibu P masih terguncang, Ibu P lebih merasa nyaman diperiksa di rumah ya tidak apa-apa,” ucap Edwin pada Rabu, 3 Agustus 2022.
Edwin menjelaskan, asesmen yang dilakukan LPSK sifatnya independen dan mandiri selain itu memastikan istri Ferdy Sambo diperiksa sendirian.
“Yang menjadi catatan, pemeriksaan kami independen. Pemeriksaan kami mandiri. Jadi ketika kami periksa, tidak boleh ada orang lain,” paparnya.
Asesmen di rumah, menurut Edwin bukanlah hal yang khusus. Hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh LPSK.
(BACA JUGA:Keluarga Brigadir J Sampaikan 2 Tuntutan ke Mahfud MD, Apa Saja?)
“Kami terbuka kalau memang mau diperiksa di rumah dan nggak jadi masalah. LPSK sudah biasa juga begitu. Bukan khusus untuk Ibu P, tidak ada kekhususan, tidak ada privilese, kami memperlakukan semua pemohon itu mau dia dari kalangan bawah ataupun pejabat juga sama,” ungkap Edwin.
“Kami sama memperlakukannya tidak ada perbedaan, jadi soal periksa di rumah segala macam suatu hal yang lumrah bagi LPSK,” imbuhnya.
Edwin menambahkan, pihak LPSK memahami alasan istri Ferdy Sambo yang ingin asesmen dilakukan di rumah. Dia menegaskan bahwa LPSK independen dalam prosesnya.
“Tidak ada yang istimewa, kalau urusan soal kenyamanan kami bisa sepaham. Karena kami lebih penting soal informasinya dibanding kita beradu soal kewenangan, nggak penting juga ngapain. Tetapi ketika kami mendapatkan informasi, itu posisi kami independen mandiri tidak bisa dicampur oleh yang lain,” tandasnya.
(BACA JUGA:Dewi Tanjung: Kapolri Galau, Ternyata Ferdy Sambo Dekat dengan Beliau, Tapi...)
Sebelumnya, LPSK bakal menolak permohonan perlindungan yang diajukan istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Ditegaskan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, pihaknya akan menolak permohonan perlindungan Putri Candrawathi jika dalam 30 hari tak bisa dimintai keterangan.
Proses pemberian perlindungan salah satu syaratnya harus mau diinvestigasi atau dimintai keterangannya.
"Karena waktunya ini terbatas, kami sampaikan informasi kepada pemohon kalau 30 hari kerja tidak bisa dimintai keterangan, dan tidak ada kesempatan dilakukannya investigasi maupun asesmen ya terpaksa kami putuskan menolak permohonan," tegasnya, Jumat, 29 Juli 2022.
(BACA JUGA:Opposite6890 Retas Website Kejari Garut, Home Page Diganti Kasus Brigadir J dan Satgassus)
Tidak hanya istri Irjen Ferdy Sambo, LPSK juga akan menolak permohonan Bharada E.
Kedua pemohon yaitu istri Irjen Ferdy Sambo dan Bharada E, hingga saat ini belum berstatus sebagai terlindung LPSK.
Diungkapannya, kepada setiap pemohonan yang diajukan ke LPSK terlebih dahulu harus diinvestigasi dan melalui proses asesmen.
Investigasi ditujukan untuk mendalami materi apakah pemohon memiliki keterangan signifikan dalam proses peradilan.
(BACA JUGA:Bea Cukai Amankan Rokok Ilegal dalam Tumpukan Mie Kering)
Selanjutnya, investigasi juga bertujuan untuk melihat permohonan yang diajukan disampaikan berdasarkan iktikat baik atau tidak. Sementara, asesmen untuk melihat apakah perlu bantuan medis atau psikologis
Setelah investigasi dan asesmen dilakukan, tim penelaah akan menyusun risalah dan dilakukan rapat paripurna.
Oleh karena itu, ia mengingatkan para pemohon yang sudah mengajukan perlindungan namun dalam rentang waktu 30 hari kerja tidak bisa memberikan keterangan, dianggap tidak kooperatif sehingga permohonannya ditolak.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id