Kenapa Kominfo Minta Platform Digital untuk Daftar PSE? Henri Subiakto Beri Jawaban Serius
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Profesor Henri Subiakto beri tanggapan serius soal Kominfo yang memblokir beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Profesor Henri Subiakto beri tanggapan serius soal Kominfo yang memblokir beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Dikabarkan, Kominfo telah memblokir delapan aplikasi yakni; Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA).
Kominfo memblokir delapan apliasi tersebut lantaran belum mendaftarkan ke PSE, sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sistem Eletronik Lingkup Privat.
Baca Juga
Mengenai hal tersebut, Henri Subiakto pun menjelaskan aturan mengapa platform atau PSE wajib mendaftar.
(BACA JUGA:Kominfo Blokir Situs dan Aplikasi Digital, LBH Menilai Ada 6 Potensi Melanggar HAM, Apa Saja?)
Hal tersebut disampaikan Henri Subiakto soal Kominfo melalui akun Twitter pribadinya yang telah verifikasi centang biru bernama @henrysubiakto.
"Supaya Indonesia internet bersih aman, maka uud ITE mengamanatkan bahwa pemerintah mencegah peredaran informasi eletronik nya yang melanggar UUD," ucap Henri Subiakto pada Senin (8/1/2022).
"Apa yang harus mencegah, misalnya penipuan, pornografi, perjudian, konten radikal yang ingin menggantikan pemerintah dasar negara atau konten yanga da di platform game yang bahayakan anak-anak harus dicegah. Gimana bisa mencegah kalo platofrm itu tidak daftar dan tidak komunikasi dengan pemerintah tidak ada niat baik," tambahnya.
Henri meneruskan dengan adanya UUD ITE diturunkan PT 71 2019 bahwa sistem eletronik wajib daftar.
(BACA JUGA:Sindiran dr Tirta ke Kominfo 'Jlebb' Banget: Katanya Dukung E-sport, Tapi Steam Diblokir?)
"jika sudah daftar, jadi ketauan penyelenggaranya siapa, mereka bisa dimintai tolong untuk kerja sama untuk menghilangkan konten yang melanggar UUD," ungkapnya.
"Makanya kalau mau blokir konten harus kerja sama, kerja sama ini bisa dilaksanakan dengan daftar. Tanpa diperlakukan sama ini tdak adil, maka disinilah pendaftaran itu penting," tutupnya.

Logo Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika).-Twitter/@kemkominfo-
Baca Juga
Penjelasan Kemkominfo
Kemkominfo mengatakan mereka tidak menghargai kedaulatan Indonesia karena tak mau daftar PSE hingga berujung diblokirnya layanan Steam sampai PayPal.
Kominfo menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia sudah selayaknya mengikuti aturan yang berlaku di negara ini.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
"Kita membuka diri, para penyelenggara gim dari luar negeri (ingin) beroperasi silakan, tapi, ikuti aturan Indonesia," kata Semuel dilansir Antara, Sabtu (30/7/2022).
(BACA JUGA:Blokir Steam Sampai PayPal, Kominfo: Mereka Tidak Menghargai Kedaulatan Indonesia)
Baca Juga
Kominfo per tanggal 30 Juli 2022 memblokir sejumlah situs karena mereka belum mendaftar sebagai PSE di Indonesia.
Situs yang tidak bisa diakses atau telah diblokir oleh Kominfo antara lain Yahoo Search, gim Dota 2, sampai Paypal.
Beberapa platform gim streaming juga tidak bisa dibuka karena mereka tidak mendaftar sampai tenggat waktu yang diberikan, yakni Steam, Counter-Strike Global Offensive, dan platform distribusi konten digital Origin.
Berkaitan dengan pemblokiran situs-situs tersebut, warganet memprotes kebijakan Kominfo dan menganggap kementerian tidak mendukung perkembangan eSports di Indonesia.
(BACA JUGA:Tagar BlokirKominfo Menggema: Netizen Kesal Situs Game yang Setor Pajak Diblokir, Tapi Judi Online Lolos PSE)
Beberapa gim yang diblokir oleh Kominfo itu menjadi permainan yang dilombakan bahkan hingga tingkat mancanegara.
Menjawab hal tersebut, Semuel mengatakan kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan mereka terhadap perkembangan gim eSports di Indonesia.
Syaratnya, Semuel menambahkan kalau mereka harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam negeri ini.
"Tapi, kita tidak bisa mentolerir bagi gim yang mencari uang di Indonesia, namun tidak mau mendaftar, tidak mau mengikuti aturan di Indonesia," ujar Semuel.
Pemerintah tdk bisa blokir akun atau konten di dlm platform, untuk blokir atau nutup akses konten hrs bekerjasama dg platform. Makanya mrk hrs daftar spy bertanggung jawab dan diketahui pengelolanya. pic.twitter.com/WRh6J9zXeH
— Henri Subiakto (@henrysubiakto) July 31, 2022