Kawasan Wisata Pulau Komodo dan Sekitarnya Disebut Dikuasai 4 Korporasi Besar, Ini Daftarnya
Komersialisasi di kawasan Taman Nasional Komodo disebut tidak membuat masyarakat lokal menjadi sejahtera
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Setelah sebelumnya Candi Borobudur ramai diperbincangkan karena pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif kunjungan ke objek wisata budaya tersebut sebesar Rp750 ribu, saat ini giliran kawasan Pulau Komodo yang menjadi perbincangan.
Kawasan Pulau Komodo menjadi perbincangan lantaran mulai tanggal 1 Agustus 2022 besok, tarifnya naik menjadi Rp3,75 juta rupiah untuk sekali kunjungan wisatawan ke pulau endemik satwa Komodo tersebut.
Baca Juga
Sama seperti kasus Candi Borobudur, masyarakat dan pelaku sektor jasa pariwisata di sekitar Pulau Komodo dan Kabupaten Manggarai Barat, ramai-ramai menolak kebijakan pemerintah tersebut.
Bahkan, dikutip dari postingan video di akun twitter @KawanBaikKomodo, asosiasi pelaku jasa pariwisata di wilayah Pulau Komodo, Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai Barat menyatakan bakal mogok beroperasi dan melakukan pelayanan jasa pariwisata mulai tanggal 1 Agustus 2022 besok.
Mereka menyebut, kenaikan tarif setinggi langit untuk berwisata di Pulau Komodo itu mengancam mata pencaharian mereka sebagai penduduk lokal pulau tersebut yang selama ini menggantungkan diri di sektor pariwisata.
Mereka juga menduga, kenaikan tarif itu sebagai bentuk monopoli dari pemerintah provinsi dan pusat terhadap kawasan wisata tersebut.
(BACA JUGA:Sindiran dr Tirta ke Kominfo 'Jlebb' Banget: Katanya Dukung E-sport, Tapi Steam Diblokir?)
Dalam pernyataan sikap mereka, para pengelola sektor jasa pariwisata Pulau Komodo menduga, masuknya 4 perusahaan atau korporasi dalam pengelolaan Pulau Komodo menjadi penyebab dari kenaikan tarif tersebut.
Dikutip dari salah satu postingan infografis pada akun @KawanBaikKomodo, tercatat sedikitnya ada 4 korporasi yang menguasai atau mengelola kawasan ruang hidup Komodo.
Berikut adalah daftarnya:
1. Kawasan Pulau Komodo
Ada dua perusahaan yang disebut mengelola kawasan pulau Komodo, yaitu PT Komodo Wildlife Ecotourism, dengan penguasaan lahan seluas 151,54 hektare.
Kemudian perusahaan kedua adalah PT, Flobomora dan mitranya, dengan luas lahan pengelolaan yang belum diketahui karena masih dalam proses pengurusan.
Baca Juga
(BACA JUGA:dr Tifa Suruh Anies 'Paksa' Putrinya Pakai Jilbab Agar 2024 Lolos Presiden, Yusuf Muhammad Sindir Begini)
PT Flobamora sendiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
2. Kawasan Pulau Padar
Di Kawasan Pulau Padar disebut oleh akun @KawanBaikKomodo, saat ini terdapat dua perusahaan yang masuk berinvestasi di kawasan tersebut.
Perusahaan yang pertama adalah PT PT Komodo Wildlife Ecotourism, dengan penguasaan lahan seluas 274,15 hektare.
Kemudian perusahaan kedua yaitu PT Flobomora dan mitranya, dengan luas lahan pengelolaan yang belum diketahui karena lagi-lagi masih dalam proses pengurusan.
Baca Juga
3. Kawasan Pulau RInca
Di kawasan Pulau Rinca, disebut ada dua perusahaan yang berinvestasi sidana. Pertama yaitu PT Segara Komodo Lestari yang menguasai sedikitnya 22,1 hektare lahan di lokasi tersebut.
(BACA JUGA:Tagar BlokirKominfo Menggema: Netizen Kesal Situs Game yang Setor Pajak Diblokir, Tapi Judi Online Lolos PSE)
Perusahaan kedua yaitu PT Flobomora dan mitranya, dengan luas lahan pengelolaan yang belum diketahui karena lagi-lagi masih dalam proses pengurusan.
4. Kawasan Pulau Tatawa
Di kawasan Pulau Tatawa, disebut ada satu perusahaan yang berinvestasi disana, yaitu PT Synergindo Niagatama, yang menguasai lahan seluas 17 hektare.
"Sebagaimana kita ketahui Pemerintah memaksakan kenaikan tiket mjd 3,75 jt mulai Agustus ini, dgn paket wisata yg dikelola PT Flobamor. Pemerintah jg sdh menggelontorkan izin konsesi bisnis kpd perusahaan lainnya di dlm Taman Nasional Komodo," demikian tulis caption pada postingan di akun twitter @KawanBaikKomodo, dilihat FIN.CO.ID, Minggu 31 Juli 2022.
Dalam postingan infografis itu juga dituliskan informasi bahwa terdapat dua jenis perizinan investasi di kawasan Pulau Komodo tersebut, yaitu Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam.
Sebagaimana kita ketahui Pemerintah memaksakan kenaikan tiket mjd 3,75 jt mulai Agustus ini, dgn paket wisata yg dikelola PT Flobamor. Pemerintah jg sdh menggelontorkan izin konsesi bisnis kpd perusahaan lainnya di dlm Taman Nasional Komodo. pic.twitter.com/CtEYRBHEPi
— Kawan Baik Komodo (@KawanBaikKomodo) July 30, 2022