Nasional . 08/07/2022, 10:09 WIB

Musni Umar Tidak Setuju Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyyah Jombang, Ternyata Ini Alasannya

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Ternyata ini alasan Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar tidak setuju Kemenag cabut izin Pesantren Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur.

Musni Umar melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @musniumar.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.

Kini Musni Umar buka suara terhadap kebijakan Kementerian Agama yang mencabut izin Pesantren Shiddiqiyyah.

(BACA JUGA:Dua Spesialis Pencurian Sepeda Motor Dibekuk Polisi, Beraksi Curi 30 Motor di 9 TKP)

"Saya tidak setuju izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah dicabut," tulis Musni Umar, Kamis (7/7/2022).

Menurut Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu jika ada insiden yang dilakukan oleh orang dari organisasi tersebut, lembaganya jangan dibubarkan.

"Kalau ada kasus jangan lembaganya dibubarkan, tetapi oknum yang diduga melakukan tindak pidana yang ditindak," beber Musni Umar.

Lebih lanjut Musni Umar juga membandingkan insiden yang diterima oleh Pesantren Shiddiqiyyah dengan oknum direksi BUMN lakukan korupsi.

(BACA JUGA:Polda Jatim Tahan Anak Kiai Jombang Kasus Pencabulan, Dede Budhyarto Bilang Begini)

"Banyak BUMN yang direksi melakukan tindak pidana korupsi, pelakunya ditindak, lembaganya tidak dibubarkan," pungkas Musni Umar.

Cuitan Musni Umar mendapat 53 komentar, 41 retweets, dan 181 likes dari warganet hingga berita ini tayang.

Sebelumnya Kemenag mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah seiring dengan adanya dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus terhadap santrinya di lembaga pendidikan tersebut.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

(BACA JUGA:Jelang Filipina U-19 vs Timnas Indonesia U-19, Ketua PSSI Ucap Kalimat Tak Terduga)

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat," ujar Waryono.

Waryono mengatakan tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.

Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Waryono mengatakan pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.

(BACA JUGA:Jadwal Piala AFF U-19 2022 Hari Ini: Filipina U-19 vs Timnas Indonesia U-19)

"Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," kata Waryono.

Kemenag, kata dia, akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.

"Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," tutur Waryono.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id