Nasional . 01/07/2022, 17:33 WIB

Kata Puan Maharani Soal Pengesahan 3 Provinsi Baru: Jamin Hak Ekonomi Rakyat Papua

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA,FIN.CO.ID- Ketua DPR RI Puan Maharani berikan tanggapan mengenai pemekaran tiga provinsi baru di Papua.

Sebagaimana diketahui, Puan Maharani bersama anggota DPR RI telah melakukan rapat Paripurna untuk mengesahkan tiga RUU pemekaran wilayah di Papua untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (30/6/2022).

Pemakaran tiga provinsi baru tersebut adalah Papua Selatan, Papua tengah, dan Papua pegununungan.

(BACA JUGA:Industri Pasar Modal Bisa Dorong Ekonomi Hijau, Green Bonds, Indeks Saham)

(BACA JUGA:Sampaikan Bela Sungkawa, Begini Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Jokowi)

Puan Maharani menilai tiga pemekaran provinsi baru di Papua merupakan dukungan DPR untuk menjamin rakyat Papua.

Jaminan yang dimaksud Puan terhadap rakyat Papua tersebut dalam ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

"UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia," kata Puan usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2022) dilansir dari Antara

Puan menegaskan bahwa pembahasan UU DOB Papua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

(BACA JUGA:Kondisi Terkini Aksi 107 Bela Nabi Tolak Holywings, Plt Wali Kota Bekasi Akhirnya Temui Pendemo)

(BACA JUGA:Simak! Dokter Hewan Bagikan Tips Pilih Hewan Kurban Bebas PMK)

"Tentu selama proses panjang itu sudah dibahas juga efektivitas UU ini untuk penyebaran pembangunan di Papua. DPR akan terus mengawasi pelaksanaan UU tersebut," ujarnya.

Puan memastikan bahwa DPR telah mengakomodasi kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB, salah satunya terkait syarat maksimal usia aparatur sipil negara (ASN) orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain.

Hal itu menurut dia terkait kategori tenaga honorer dan CPNS yang batas usianya naik menjadi 48 tahun, dan 50 tahun untuk tenaga honorer.

"Melalui ketiga UU tersebut, ASN di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi orang asli Papua. Saya berharap agar peraturan teknis-nya bisa segera dikeluarkan agar menjamin keberadaan orang asli Papua," katanya.

(BACA JUGA:Bakal Ikut Digeruduk Massa 107 Bela Nabi, Gedung Holywings Forest Dijaga Ketat Aparat)

(BACA JUGA:Jaga Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai Jalin Koordinasi dengan Pemda)

Dia juga menyoroti terkait DOB Papua yang berpengaruh terhadap alokasi kursi di DPR RI karena pemekaran daerah memperkecil daerah pemilihan (Dapil) dalam Pemilihan Umum.

Puan mengingatkan agar persoalan tersebut segera diatasi karena tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

"Komisi II DPR dan Pemerintah kami harapkan segera berkoordinasi dengan KPU untuk membahas masalah Dapil ini. Termasuk juga dalam hal pemilihan gubernur di ketiga provinsi baru tersebut," ujarnya.

Puan berharap agar UU dapat bermanfaat bagi rakyat Papua karena cita-cita bangsa Indonesia adalah agar saudara-saudara kita yang berada di sisi timur Nusantara ikut merasakan pemerataan ekonomi sosial dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Papua.

Diketahui, , DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 masa sidang V Tahun Sidang 2021-2022.

Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan.

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id