Nasional

Kuasa Hukum Ngaku Sudah Terima SPDP Kasus Mardani Maming dari KPK

Tim Kuasa Hukum Mardani H. Maming mengaku telah menerima SPDP kasus yang menjerat kliennya dari KPK.

Kuasa Hukum Ngaku Sudah Terima SPDP Kasus Mardani Maming dari KPK
Ketum BPP HIPMI dan Bendum PBNU, Mardani H. Maming.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Tim Kuasa Hukum Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming mengaku telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara yang menejerat kliennya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPDP itu diterima pada Rabu, 22 Juni 2022.

"Sudah. Terima hari Rabu, 22 Juni kemarin," kata Ahmad Irawan, kuasa hukum Mardani Maming saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Juni 2022.

(BACA JUGA:Mardani Maming Tuding Ada Mafia Hukum di Kasusnya, KPK: yang Mana? Jangan Menuduh)

Irawan mengatakan, pihaknya bakal mempelajari SPDP tersebut untuk menentukan upaya hukum atas penetapan Mardani Maming sebagai tersangka.

Ia menegaskan bakal memanfaatkan segala ruang yang diberikan untuk memperjuangkan hak kliennya.

"Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia kita akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," tukas Irawan.

(BACA JUGA:Mardani Maming Dicegah KPK ke Luar Negeri, Harta Kekayaan Ketum HIPMI Itu Tembus Rp44 Miliar)

Sebelumnya, KPK memastikan telah mengantongi kecukupan alat bukti saat meningkatkan status perkara dugaan korupsi yang menjerat Mardani H. Maming ke tahap penyidikan.

Pernyataan tersebut menjawab tudingan Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu bahwa dirinya sedang dikriminalisasi atas perkara yang tengah diusut oleh KPK.

(BACA JUGA:Bendum PBNU Mardani Maming Akui Belum Terima Surat Penetapan Tersangka dari KPK)

"Suatu kasus naik ke tahap penyidikan, tentu karena kecukupan minimal dua alat bukti dimaksud. Termasuk tentu dalam penyidikan dugaan korupsi tersebut (perkara Mardani Maming)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa, 21 Juni 2022.

Ia menegaskan, KPK dalam menangani perkara selalu mengacu pada kecukupan alat bukti berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Mengutip KUHAP, menurut dia, alat bukti yang dimaksud bisa berupa keterangan saksi, ahli, terdakwa, mau pun surat dan petunjuk lainnya.

(BACA JUGA:Mardani Maming Dicekal KPK, Hasto Bilang Begini )

"Bagaimana konstruksi lengkap perkaranya dan siapa tersangkanya, sebagaimana kebijakan KPK, akan disampaikan ketika dilakukan upaya paksa penahanan ataupun penangkapan," tukas Ali.

Sebelumnya, Mardani menuding ada mafia hukum dan tengah dikriminalisasi atas perkara yang disidik KPK.

"Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua. Hari ini giliran saya dikriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran Anda. Sudah banyak yang menjadi korban," ujar Maming dalam pernyataan resminya lewat tim media HIPMI, dikutip Selasa, 21 Juni 2022.

(BACA JUGA:KPK Benarkan Cegah Bendum PBNU Mardani Maming ke Luar Negeri, Pemberkasan Perkara Dikebut)

Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU) itu menyebut, adanya mafia hukum dapat menghambat iklim investasi di Indonesia. 

"Negara harus kita selamatkan, jangan sampai mafia hukum menguasai dan menyandera semua orang," tandasnya.

"Saya akan bongkar bagaimana oknum aparat hukum berkolaborasi dalam kriminalisasi hukum dan bikin kekuatan bisnis bersama mafia hukum," lanjut Maming.

(BACA JUGA:KPK Cegah Bendum PBNU Mardani Maming ke Luar Negeri, Imigrasi Sebut Statusnya Tersangka)

Diketahui, Mardani Maming sempat dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi pada Kamis, 2 Juni 2022. Ia diperiksa selama kurang lebih 12 jam. 

Mardani Maming sempat terseret dalam perkara dugaan suap terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mardani yang merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu itu disebut menerima uang Rp89 miliar.

Dugaan suap itu diungkap Christian Soetio dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

(BACA JUGA:Usai Mardani Maming, Kini Adiknya Rois Sunandar yang Diperiksa KPK)

Christian menjadi saksi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Berita Terkait