Nasional . 19/06/2022, 09:30 WIB

Jokowi Hapus Tenaga Honorer, 410 Ribu Orang Terancam Jadi Pengangguran

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menghapus status tenaga honorer mulai 2023 mendatang. 

Tenaga Honorer diberi kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau beralih ke outsourcing.

(BACA JUGA:Waduh! Dua Ribu Lebih Tenaga Honorer Bakal Dirumahkan)

Jumlah tenaga honorer yang akan dihapus ini cukup banyak.

Berdasarkan data Kemenpan RB, per Juni 2021 (sebelum pelaksanaan CASN 2021) jumlah tenaga honorer (THK-II) sebanyak 410.010 orang.

Jika rencana ini diwujudkan, dikhawatirkan akan menambah angka pengangguran di Indonesia.

"Kami punya PR bagaimana menyelesaikan ini dengan baik. Realitas di lapangan kawan-kawan ini sudah bekerja bertahun-tahun. Tentu perlu diberikan kesempatan untuk diprioritaskan terlebih dahulu," ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Alex Denni, di Jakarta, Sabtu (18/6/2022).

(BACA JUGA:PPPK Guru 2022 Dibuka, Diprioritaskan Tenaga Honorer, Guru non-ASN dan Guru Swasta yang Memenuhi Ambang Batas)

Menurutnya, tenaga honorer diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). 

Sejak tahun 2012 hingga saat ini sudah ada sekitar 1 juta orang yang diangkat sebagai PNS. 

Mereka adalah yang lolos seleksi dari ratusan ribu tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah. "Yang sudah diangkat lebih dari 1 juta tenaga honorer," imbuh Alex Denni.

Selain itu, Pemerintah juga membuka opsi kepada tenaga honorer untuk menjadi tenaga outsourcing.

(BACA JUGA:Demokrat Komentari Dihapusnya Tenaga Honorer, Lumpuhnya Pelayanan Publik Sangat Mungkin)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut alasan Jokowi membuat keputusan tersebut sebenarnya punya tujuan baik.

Menurut Tjahjo, penghapusan tenaga honorer merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Sebetulnya, amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai," ujar Tjahjo.

Ketika tenaga honorer menjadi PNS, mereka sudah memiliki standar penghasilan dan kompensasi sendiri. 

(BACA JUGA:Guru Honorer di Depok Dilantik Jadi PPPK: Butuh 19 Tahun Menanti Hingga Menunggu 33 Tahun)

Begitupun saat mereka diangkat sebagai outsourcing di suatu perusahaan.Sistem pengupahannya tunduk pada aturan.

"Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh," urainya.

Tjahjo telah meminta jajaran di instansi terkait melakukan penataan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(BACA JUGA:Kabar Bahagia Buat Guru Honorer dan PAUD, Dana Hibah Tahun 2022 Naik Rp538 Miliar)

Dia meminta pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

"Bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK," paparnya.

(BACA JUGA:Catat! Masih Rekrut Honorer, Kementerian/Lembaga hingga Pemda Bakal Kena Sanksi)

(BACA JUGA:Catat! Pemerintah Angkat 293.848 Guru Honorer Jadi PPPK )

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id