Nasional

Fahri Hamzah Sindir Erick Thohir: Lupa yang Bandel Itu BUMN, Ngutang di Mana-mana, Nggak Bayar di Mana-mana

fin.co.id - 12/05/2022, 17:30 WIB

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah

JAKARTA, FIN.CO.ID - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menyindir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Sindiran Fahri Hamzah ini mengomentari sebuah pemberitaan yang menyebut Menteri BUMN Erick Thohir mengancam membuat daftar hitam (blacklist) mitra perusahaan pelat merah yang tidak taat aturan atau bandel. 

(BACA JUGA: Lily Wahid Meninggal Dunia, Fahri Hamzah: Perempuan yang Teguh Pendirian)

Fahri Hamzah menyebut Erick Thohir lupa pihak yang sebenarnya bandel adalah BUMN.  

Menurut Fahri Hamzah, ini dapat dilihat dari tunggakan utang BUMN yang tersebar di banyak tempat.  

Fahri Hamzah juga bilang BUMN kerap melakukan kongkalikong untuk kepentingan pihak di sekitarnya. 

Karena itu, Fahri Hamzah heran dengan langkah Erick Thohir yang justru menyalahkan mitra perusahaan BUMN. 

(BACA JUGA: Ahok Bilang Orang yang Zalimi Dia Terkena Stroke, Fahri Hamzah: Nanti Orang Bilang Istrinya Direbut Orang )

"Pak @erickthohir lupa bahwa yang bandel itu adalah BUMN. Ngutang di mana-mana nggak bayar di mana-mana. Kalau bermasalah pajak minta keringanan, kalau punya masalah hukum dengan Mitra minta tolong Kejaksaan dan polisi. Semua untuk kepentingan Kongkalikong kiri kanan..!," cuit Fahri Hamzah seperti dikutip FIN dari akun Twitter @fahrihamzah pada Kamis (12/5/2022).

Tak hanya itu. Fahri Hamzah juga menyebut BUMN sudah hancur-hancuran. 

"BUMN sudah ancur-ancuran. Tiba2 nyalain mitra.. Hari gini," lanjutnya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menilai memberikan izin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN berkampanye untuk Pemilu 2024 sebuah kesalahan besar. 

(BACA JUGA: Fahri Hamzah Sindir Halus ke Prabowo Subianto untuk Silaturahmi ke Ma'ruf Amin)

Sebab, Kementerian BUMN memiliki jaringan yang lebih luas ketimbang pemerintah pusat.. Hal itu sangat berpotensi disalahgunakan. 

"Adalah kesalahan yang besar memberikan ijin  kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN untuk berkampanye untuk pemilu yang akan datang. Karena Kementerian tersebut punya jaringan lebih luas daripada pemerintah pusat. Sangat berpotensi disalahgunakan!," tulisnya.

Admin
Penulis
-->