Gorden Rumah Dinas DPR Rp43 Miliar, Demokrat: Sudahlah, Sekarang Dilaundry Saja

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI Rp43 miliar jadi sorotan, politikus Demokrat yang juga Anggota DPR RI Anwar Hafid angkat suara.

Anwar menegaskan, bahwa pergantian gorden rumah dinas anggota DPR tidak tepat dilakukan saat ini.

(BACA JUGA: Anies ke Eropa, PSI: Masa Jabatan Kurang dari 6 Bulan, Buang-buang Waktu Seperti Ini, Kami Yakin...)

"Waktunya tidak tepat. Rasanya tidak elok mempertontonkan ini di saat rakyat sedang susah," katanya, Rabu, 11 Mei 2022.

Menurut dia, jika pengadaan tender gorden rumah dinas anggota DPR sangat kontraproduktif dengan kondisi masyarakat saat ini. 

Dimana masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.

"Ini sangat kontraproduktif, gorden ini kan cuma asesoris. Saya secara pribadi menolak pengadaan gorden. Sudahlah, sekarang gorden yang ada dilaundry saja," saran politisi Partai Demokrat itu.

(BACA JUGA: Viral, Penumpang Dipaksa Calo Beli Tiket di Terminal Kota Bekasi, Kalau Batal harus Bayar Rp100 Ribu)

Hal itu kata dia, sejalan dengan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar seluruh kadernya di struktural partai maupun kader yang diberikan amanah menjadi dewan senantiasa 'berkoalisi dengan rakyat'.

"Ketum kami, AHY, sejak awal mengarahkan mengenai koalisi dengan rakyat yang diusung Partai Demokrat. Bahwa seluruh kader harus senantiasa mendengarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dahulukan kepentingan rakyat," kata Anwar menegaskan.

Mantan Bupati Morowali dua periode itu menambahkan, kritik yang dilayangkan kepada AHY karena Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso adalah kader Demokrat juga dirasa kurang tepat. Sebab pengambilan keputusan pada alat kelengkapan dewan (AKD) BURT itu bersifat kolektif kolegial.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kronologi pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata dan Ulujami, yang tendernya dimulai pada 8 Maret 2022.

(BACA JUGA: Bikin Ngeri! DKI Jakarta Mencatat 21 Kasus Dugaan Hepatitis Misterius, 3 Anak Meninggal Dunia)

“Tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp45.767.446.332.84 (Rp45,7 miliar),” kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/5).

Dia menjelaskan, ada 49 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender tersebut dan pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.