“Jika dalam setahun ke depan tidak mampu ada realisasi, maka selain efisiensi dan perubahan business model, juga perlu dilakukan restrukturisasi kepemilikan BIJB bahkan kalau perlu sampai operasi bandara di-take over oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN. Namun saya berharap Pemprov Jabar dan BIJB setahun ini harus bekerja keras untuk bisa memecahkan masalah ini,” tegas Erman.
Sementara itu, pengamat ekonomi Jawa Barat, Acuviarta Kartabi, juga menegaskan bahwa kerja sama pengembangan aerocity dengan Malaysia juga perlu dikaji lebih lanjut termasuk kapan akan segera terealisasi.
Akses Cisumdawu dan kebijakan penerbangan via Husein Sastranegara secara kebijakan perlu dikaji kembali. Penerbangan Umroh dan Haji perlu juga dipertimbangkan untuk bisa melalui Kertajati termasuk utilisasi logistik e-commerce selain aerocity.
(BACA JUGA: Keras! Ruhut Sitompul Sindir Fadel Muhammad yang Pertanyakan Jokowi Salat Id di Yogyakarta)
“Untuk masalah orkestrasi, Pemprov Jabar juga perlu melakukan review terhadap seluruh komisaris, direksi, dan manajemen BIJB yang perlu diisi oleh orang yang kompeten dan berpengalaman,” pungkas Kartabi.
