(BACA JUGA: KSAD Dudung Dukung Pernyataan Jokowi: Jangan Salah Pilih Undang Penceramah Radikalisme!)
Ada pula artikel berisi ajakan atau motivasi tentang pentingnya khilafah harus berdiri di muka bumi. Dari penelusuruan FIN, artikel terakhir diunggah pada 28 Februari 2022 berjudul: Untuk Siapakah Seruan di dalam QS Muhammad Ayat 7?
Selain itu ada pula artikel yang menyebut khilafah adalah ajaran Islam. Karena itu wajib ditegakkan kembali di nusantara.
Masih eksisnya situs HTI tersebut direaksi oleh Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI, Muhammad Makmun Rasyid.
(BACA JUGA: VIRAL, Felix Siauw Masuk Nomor Urut 2 Daftar Penceramah Radikal : Alhamdulillah Bisa Bertahan)
Menurutnya, HTI merupakan organisasi politik, bukan murni organisasi dakwah.
"Dakwah hanyalah legitimasi untuk menarik simpati masyarakat. Harapan mereka agar masyarakat percaya bahwa gerakan dan aktivitas lapangannya benar-benar bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah," ujar Makmun Rasyid kepada FIN Minggu (6/3/2022).
Sejak dibubarkan dengan Perppu Ormas, seharusnya pemerintah dan pihak terkait bisa menertibkan seluruh gerakan HTI.
(BACA JUGA: Ups! Pamen Polri Sebut Khalid Basalamah Tak Pernah Ceramah Radikal: Walaupun Polisi, Kami Tetap Cinta Sunnah)
Termasuk yang di luar negeri. Kecuali Inggris tempat homebase atau pangkalan utamanya.
Masih adanya gerilya dari HTI, lanjut Makmun Rasyid, menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam menertibkan kelompok tersebut.
"Bahkan saya bisa katakan acuh tak acuh dan membiarkan. Lalu fungsinya Perppu untuk apa?" tanya dia.
(BACA JUGA: Teddy Gusnaidi Sejajarkan Penceramah Radikal dengan Bandar Narkoba, Warganet: Ayo Teruslah Menjilat!)
Selain itu, HTI juga masih bisa aktif menggunakan media sosial dan situs yang bisa diakses.
"Gerakan HTI adalah mengajak masyarakat untuk tidak percaya pada pemerintah, mengganti sistem dan dasar negara hingga menunggangi ragam kejadian. Seperti demo misalnya jelas terpampang lebar di depan mata kita," paparnya.
