JAKARTA - Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, asosiasi pedagang kaki lima (PKL) yang juga sebagian besar bergerak pada segmen UMKM akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).
/p>
Sebelumnya, Pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang. Hal tersebut sebagaimana diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9). Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.
/p>
"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Rabu (15/9/2021).
/p>
Pada kesempatan itu, Pemerintah juga mengundang dan mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM. Mereka meminta Presiden Jokowi untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha.
/p>
“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ujar Teten.
/p>
BACA JUGA: Dear Pak Jokowi, BLT UMKM Rp 1,2 Juta Belum Cukup Untuk Pedagang Warteg
/p>
Teten menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga meminta produk UMKM untuk dapat ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga. Dengan demikian, produk lokal tersebut bisa diserap belanja pemerintah. Teten mencatat saat ini baru 27 persen produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah.
/p>
“Arahan presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," pungkasnya.
/p>
Sebelumnya, Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) mengapresiasi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM senilai Rp1,2 juta yang dikucurkan pemerintah melalui program Percepatan Pemulihan Ekonomi nasional (PC-PEN). Namun demikian, bantuan tersebut dianggap belum cukup untuk membuat pengusaha warteg bangkit di tengah situasi pandemi.
/p>
BACA JUGA: Tingkatkan Literasi Hak Merek dan Hukum Kontrak Bagi Usaha Mikro dan Kecil
/p>
"Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah atas bantuan BLT UMKM sebesar Rp 1,2 juta. Tetapi itu bukan berarti pemerintah selesai dan cukup hanya untuk membangkitan atau memulihkan ekonomi rakyat kecil atau UMKM termasuk warteg dari keterpurukan, karena kondisi UMKM termasuk warteg ini di masa pandemik Covid-19 dalam kondisi kesulitan yang cukup sangat berat," ujar Ketua Kowantara, Mukroni kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (12/9/2021).
/p>
Menurut Mukroni, pemerintah harus memberikan stimulus biaya hidup sehari-hari karena rakyat kecil harus disubsidi, seperti listrik, air, telepon sembako dan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil, karena mereka yang kena imbas pandemi adalah rakyat bawah alias rakyat kecil
/p>
"UMKM terutama warteg-warteg sekarang dililit kredit macet akibat pandemi dan ini mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pembiayaan untuk melangsungkan usahanya Akibat sulitnya akses permodalan, maka perlunya pemerintah mengeluarkan regulasi yang mempermudah untuk UMKM dalam hal ini warteg-warteg dimudahkan untuk memperoleh akses permodalan dengan bunga yang terjangkau," pungkasnya. (git/fin)
/p>
