JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta, kepada bank pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pengembang untuk memiliki tanggung jawab atas rumah subsidi yang dibangun bagi rakyat.
/p>
"Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya dan pengembang juga harus memenuhi kewajibannya," kata Basuki dalam pembukaan Hari Perumahan Nasional (Hapernas), Jumat (20/8/2021).
/p>
Menurut Basuki, semua stakeholder perumahan subsidi termasuk Kementerian PUPR ditugaskan dan diamanahkan untuk menyediakan tidak hanya jumlah rumah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga menyediakan rumah yang berkualitas.
/p>
"Mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar lagi dan harus menjadi prioritas terutama rumah-rumah bersubsidi. Sekali lagi kalau yang namanya rumah subsidi maka berarti di dalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
/p>
Basuki menambahkan, bahwa tugas Kementerian PUPR bersama para stakeholder perumahan adalah untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi rakyat.
/p>
Salah satunya menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui beberapa model, seperti FLPP yang pada tahun ini sampai sekarang telah merealisasikan program-programnya dan Bahkan adanya permintaan tambahan kuota dari bank BTN pada Kuartal III.
/p>
"Ini semua menunjukkan tingginya terhadap permintaan perumahan bersubsidi khususnya," ucapnya.
/p>
Selain FLPP, lanjut Basuki, juga telah dialokasikan bantuan pembiayaan perumahan lainnya seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
/p>
"Dengan demikian sebagai bantuan pembiayaan telah dialokasikan banyak sekali tidak kurang dari sekitar Rp19 triliun, bahkan nanti pada tahun 2022 ditambah lagi menjadi sekitar Rp28 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi," pungkasnya.(der/fin)
/p>
