"Dulu kenapa CPI tidak bangun (pembangkit) sendiri? Karena ada transfer pricing. Adik usahanya mau diuntungkan. Itu yang enggak benar. Saya marah benar itu," ujarnya.
Ia pun mendorong supaya Chevron membatalkan proses tender dan membiarkan PLN untuk mengelola pembangkit tersebut. Apalagi, lahan yang digunakan untuk pembangkit selama ini tidak dikenakan sewa dan sebagian karyawan MCTN juga merupakan karyawan Chevron yang dibayar dengan cost recovery.
Arief mendorong pemerintah dapat bersikap lebih keras lagi terhadap Chevron. Blok Rokan memiliki nilai strategis karena bertahun-tahun menjadi penyumbang terbesar produksi minyak nasional.
Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid sebelumnya juga menyinggung terkait persoalan ketidakjelasan lahan MCTN karena tidak ada keterangan soal sewa lahannya. Tidak ada bukti pula pendapatan negara dari hasil sewa lahan tersebut. (git/fin)
